TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan menyepakati enam langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah pertama yang akan diambil adalah meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya.

"Kedua, mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission versi 1.1," kata Perry di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

Ketiga, kata Perry, pemerintah mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan.

Keempat, mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra, perluasan kerja sama Local Currency Settlement untuk investasi Malaysia, Thailand. Selain itu juga mengembangkan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

Kelima, mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan atau green financing melalui pelonggaran loan to value dan uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding.

Dan keenam, kata Perry, mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok merek global, percepatan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IA-CEPA dan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA).

Juga pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chili atau IC-CEPA, penyelenggaraan West Java Investment Summit (IRU-RIRU-GIRU) dan pameran, misi dagang, serta business matching, antara lain Trade Expo Indonesia di Jakarta.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan langkah itu juga merupakan bentuk optimalisasi maanfaat pembangunan infrastruktur. "Itu perlu karena bersama-sama ada kementerian teknis, ada gubernur atau pemda, ada BI, itu kemudian menjadi lebih sinergi dan bisa sinkronisasinya bisa lebih dicapai," kata Darmin.

Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan aturan yang menghambat atau menyulitkan arus masuk relokasi industri juga akan ada relaksasi pencabutan peraturan. "Dari tempat kami sudah ada arahan dari bapak presiden," ujar Enggartiasto.

Adapun Rakorpusda diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Gubernur Bank Indonesia, dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pejabat Menteri Keuangan, pejabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pejabat kementerian/lembaga lainnya, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi yang merupakan basis industri manufaktur nasional, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Rakorpusda juga menyepakati strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri. Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut.

HENDARTYO HANGGI