TEMPO.CO, Jakarta - Country Director Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves, mengatakan Indonesia harus berfokus pada lima pilar kebijakan publik untuk mengejar targetnya sebagai negara maju. Kebijakan tersebut berkaitan dengan produktivitas bisnis hingga pengembangan sumber daya manusia.

Baca: Ditanya Masukan untuk Indonesia, Bank Dunia Ingatkan Ada Awan Hitam

"Ambisi Indonesia adalah jadi negara maju. Untuk mencapai tujuan, negara harus memastikan masyarakat kelas menengah bertumbuh dan kesejahteraan warga meningkat. Ada lima fokus yang harus dikejar," ujar Chaves dalam diskusi
Indonesia Economic Quarterly di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Chaves mengatakan kebijakan publik pertama yang mesti disoroti adalah kesenjangan kemampuan sumber daya manusia yang menjadi modal utama pertumbuhan. Ia berpendapat, seharusnya gap kemampuan SDM di Indonesia dipersempit sehingga secara merata generasi mendatang dapat menjadi pekerja yang mumpuni.

Kedua, Indonesia perlu menutup kesenjangan di sektor infrastruktur. Chaves mengakui pengembangan infrastruktur di Tanah Air dalam 5 tahun terakhir terus digeber. Namun, ujar dia, berdasarkan fakta, kesenjangan infrastruktur masih mencapai US$ 5 triliun. "Ini melebihi rata-rata di 31 negara berkembang lainnya," ucapnya.

Ketiga, Indonesia mesti meningkatkan iklim bisnis dengan menggenjot modal asing dan mengimpor penanaman modal asing atau PMA. Adapun pilar keempat, Indonesia disarankan menjaga aset nasionalnya dengan baik. "Terakhir, Indonesia dapat mengelola pajaknya lebih efektif," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Lead Economist Bank Dunia Indonesia Frederico Gil Sander memuji pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Menurut catatan Bank Dunia, pada 2018, pertumbuhan investasi Indonesia cukup kuat. "Ada penguatan investasi di bidang infrastruktur, pertambangan, dan alat berat," ujarnya.

Baca: Hari Ini Jokowi Akan Bertemu Bank Dunia di Sela KTT G20

Adapun pada kuartal pertama 2019, belanja ekonomi ditopang oleh belanja konsumsi yang bermuasal dari partai politik. Belanja konsumsi meningkat lantaran adanya kebutuhan Pemilu dari partai. "Jadi pertumbuhan konsumsi bukan cuma dari rumah tangga, tapi juga partai," ujar Sander.

Simak berita lainnya terkait Bank Dunia di Tempo.co.