TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan pada KTT G20, seluruh pimpinan negara menginginkan adanya reformasi di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca: Sri Mulyani: G20 Sepakat Hentikan Perang Dagang, Tapi...

Reformasi yang diperlukan terutama dalam hal menangani penyelesaian sengketa dan penanganan kebijakan-kebijakan multilateral yang menggunakan kebijakan terdistorsi.

“Dari semua pimpinan negara yang melakukan intervensi pada sesi pertama, semuanya menginginkan adanya reformasi di WTO," ujar Sri Mulyani, saat memberikan keterangan pers di Hotel New Otani, Osaka, Jepang pada Jumat sore waktu setempat. Pernyataan ini lalu dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Sabtu, 29 Juni 2019.

Sri Mulyani menjelaskan, penekanannya sangat mungkin berbeda-beda, tapi yang paling penting sekarang adalah reformasi WTO mengenai mekanisme penyelesaian masalah (dispute settlement). "Yang kedua, adalah menangani berbagai hal yang sifatnya policy multilateral yang menggunakan policy-policy yang terdistorsi," tuturmya.

Intinya, kata Sri Mulyani, dari sisi bagaimana WTO agar bisa menyelesaikan fair trade practices. "Saya rasa yang paling penting adalah pada masalah itu,” katanya.

Lebih jauh, Sri Mulyani, menambahkan investasi dan isu perdagangan merupakan salah satu isu yang sangat penting, karena merupakan bagian dari kebijakan ekonomi negara-negara anggota G-20 yang bisa mempengaruhi ekonomi secara global.

Semua pihak, menurut Sri Mulyani, telah sepakat bahwa perlu melakukan reformasi. "Hampir semua mengatakan perlu adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ketegangan perdagangan internasional tapi belom ada kesepakatan tentang bagaimana caranya,” katanya.

Baca: Ekonomi Dunia Turun 0,5 Persen jika Perang Dagang Berlanjut

Sri Mulyani menyebutkan, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai bagaimana cara mengurangi tegangan perdagangan internasional yang menimbulkan ketidakpastian di dalam hasil G20 ini. Meskipun demikian, Sri Mulyani berharap komunike bisa mewadahi perbedaan itu di dalam suatu kesepakatan pernyataan bersama. Adapun hasil pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping.

BISNIS