TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita enggan berkomentar banyak soal aduan Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai kebijakan impor ayam Indonesia.

Baca: Diduga Persulit Ekspor Daging Ayam, Brasil Laporkan RI ke WTO

Ketika ditanyai, Ketut hanya menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini belum memiliki kesepakatan soal impor daging ayam dari Brasil. Ia mengatakan bahwa Indonesia baru menjajal peluang impor daging sapi dari Brasil dan sampai saat ini rencana tersebut telah berada di tahap peninjauan.

"Ketika dia (Menteri Pertanian Brasil) ke sini, hanya daging sapi. Ayam belum ada perjanjian," kata Ketut usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Sebelumnya diberitakan Reuters bahwa Kementerian Pertanian Brasil telah meminta secara formal WTO untuk menginvestigasi kebijakan impor ayam Indonesia dari Brasil. Brasil menilai Indonesia belum menerapkan keputusan WTO pada 2017 ketika Indonesia disebut sengaja menghadang impor ayam dari perusahaan Brasil. Adapun argumen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah soal sertfikat halal yang disebut belum dipegang oleh perusahaan Brasil.

Menteri Pertanian Brasil Tereza Cristina dalam dalam pernyataan tertulis menyatakan bahwa tim inspeksi dari Indonesia telah mengunjungi pabrik pemrosesan ayam di Brasil tahun lalu. Akan tetapi, imbuhnya, tim tersebut belum menerbitkan hasil inspeksi tersebut.
"WTO menyatakan sebuah negara tidak bisa menunda penerbitan dokumen perizinan kebersihan sampai waktu yang tidak ditentukan," ujarnya, seperti dilaporkan Reuters, Sabtu, 15 Juni 2019.

Baca: Kementan: Wajib Tanam Importir Bawang Putih Berlanjut

Cristina menambahkan pemerintah Indonesia tidak pernah menunjukkan alasan penundaan tersebut. Maka dari itu, ujarnya, sebagai eksportir ayam terbesar dunia, pihaknya berharap panel WTO dapat mengevaluasi hal tersebut pada pertemuan 24 Juni 2019. Sementara itu, Ketut menyatakan Indonesia terus melakukan perbaikan regulasi sebagai wujud kepatuhan atas keputusan tersebut.

BISNIS