TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan bahwa ia pernah dimarahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantaran rendahnya realisasi penerimaan pajak di sektor perikanan. "Bu Menkeu marah sama saya karena pajak perikanan masih kecil," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 31 januari 2019.

Baca: Geram dengan Sandiaga, Susi Pudjiastuti: Jangan Asal Omong

Karena itu, ia sudah menyarankan agar Sri Mulyani dan jajarannya mengejar pajak dari para pelaku perikanan tangkap. "Tapi ketika ditanya datanya di mana, saya bilang datanya tidak ada," kata Susi. "Bu Menkeu ngambek sama saya."

Belakangan, Susi sempat dibuat geram dengan perilaku para pelaku perikanan tangkap yang laporannya kerap tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menyebut para pebisnis ikan tangkap masih banyak yang melakukan under reported atau tidak melaporkan hasil yang sebenarnya.

"Hasil ekspor, hasil tangkapan, semuanya under reported ya mbok mosok kapal besar 150 ton laporan hasil usahanya hanya 20 ton, disuruh perbaiki baru naik menjadi 200 ton, yang benar saja," ujar Susi.

Begitu juga untuk perikanan pancing, menurut Susi, ada yang mengaku hanya mendapat tangkapan 120 ton per tahun, adapula pengusaha berkapal 100 gross tonnage yang mengaku hanya mendapat tangkapan 70 ton.

"Kalau menterinya tidak tahu laut mungkin iya-iya saja, tapi saya besar dan hidup dari kecil di laut, meski saya tidak punya kapal tangkap ikan, namun saya tahu laut," ujar dia. "Mbok ya buaya jangan dikadalin."

Menurut dia, dalam persoalan ini, pengusaha dan pemerintah harus bekerja sama. Misalnya saja untuk melakukan pengamanan di laut dan operasi lainnya pemerintah butuh anggaran yang berasal dari pendapatan. "Saya menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kapal, namun dengan memberikan ikan lebih banyak sekarang, saya kerja amankan ikannya, win-win kok," kata Susi.

Akibat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu, ujar Susi, dalam satu tahun terakhir kenaikan ekspor perikanan Indonesia tampak sangat kecil, hanya kisaran 10 sampai 11 persen saja. Meski, konsumsi ikan dalam negeri naik dari 36 kilogram menjadi 50 kilogram per kapita per tahun. "Setiap rapat kabinet ditanya kenaikan ekspornya sangat kecil."

Untuk itu, Susi telah membuat angka patokan tangkapan. Sehingga, bawahannya bisa mengecek apakah laporan dari para pengusaha perikanan tangkap. Ia menegaskan kementeriannya dalam meminta laporan itu tidak untuk mendapatkan tambahan penerimaan dari para pengusaha, melainkan untuk mengetahui laporan yang benar. "Supaya kita tahu hasil kerja bahwa Indonesia telah menuju pengelolaan perikanan tangkap yang benar," ujar Susi.