TEMPO.CO, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam wisuda Politeknik Keuangan Negara STAN mengatakan bahwa lulusan yang saat ini diwisuda akan menjadi pengelola dan penjaga keuangan negara.

Baca: Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan Sudah 63,3 Persen dari Target

"Keuangan negara adalah instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. Anda semua yang diwisuda akan menjadi pengelola dan penjaga keuangan negara," katanya di lokasi wisuda PKN STAN, ICE BSD, Kamis, 18 Oktober 2018.

Sri Mulyani ingin PKN STAN melahirkan pengelola keuangan negara yang menjawab tantangan negara, karena keuangan negara dikelola untuk mencapai tujuan berbangsa. "Isu struktural juga akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat, bagi lulusan PKN STAN yang mengelola keuangan negara, kalian menjadi tulang punggung negara," ucanya.

Menurut Sri Mulyani mengelola keuangan negara bisa dari belanja negara, setiap rupiah yang di kumpulkan bisa di belanjakan dengan sebaik- baiknya. "Kita juga di dalam dimensi keuangan negara memiliki dimensi pembiayaan, mengelola utang negara, perbendaharaan negara, agar terbebas dari beban masa depan," ujarnya.

Hari ini PKN STAN mewisuda 5.523 lulusan dari berbagai jurusan program diploma I, III, dan diploma IV di ICE BSD, Tangerang.

Sri Mulyani sebelumnya dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Tahun 2018 versi majalah Global Markets. Menurut kantor media internasional tersebut, Sri Mulyani telah mengatasi dua persoalan, yaitu pengumpulan pajak dan penyerapan anggaran pemerintah.

“Bagi kami, reformasi di bidang perpajakan bukanlah kemewahan maupun pilihan. Itu adalah keharusan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu, 14 Oktober 2018. Pernyataan itu disampaikan oleh dia saat menerima pernghargaan tersebut.

Baca: Sri Mulyani Sebut Ekspor September Belum Sesuai Harapan

Sri Mulyani mengatakan bersama komunitas global berkomitmen dengan automatic exchange of information atau AEOI dan berkoordinasi dengan negara-negara untuk menghindari BEPS (Base Erotion and Profit Shifting). "Kami terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di Indonesia. Tidak ada negosiasi.”