TEMPO.CO, Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa mulai dibangun. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah mengatakan bahwa pembangunan proyek itu bisa dimulai Maret ini.

“(Untuk lahan) saya belum tahu, belum dapat laporan, kan yang (melakukan) studi Kementerian BUMN, cuma Maret ini sudah bisa ada pembangunan, kemarin Bu Menteri (BUMN) katakan Maret ini ada pembangunan,” kata Menhub Budi Karya, Rabu, 28 Februari 2018.

Terkait biaya, Menhub mengaku belum mendapatkan informasi resmi berapa nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Pasalnya, belum lama ini biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebutkan akan bertambah dari US$ 5,9 miliar (sekitar Rp 80,3 triliun) menjadi US$ 6,071 miliar (sekitar Rp 82,7 triliun).

Baca juga: Melonjak Rp 500 Ribu, Budi Karya: Tiket Kereta Cepat Belum Final

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwi Windarto mengatakan penambahan sekitar Rp 2 triliun untuk membiayai asuransi selama pengerjaannya.

Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga diwajibkan memiliki debt service reserve account (DSRA). Menurut Dwi, seluruh tambahan tersebut meningkatkan nilai investasi proyek tersebut hingga menjadi US$ 100 juta.

Menurutnya, nilai tersebut nantinya akan didapat sebesar 25 persen dari ekuitas KCIC yang berasal dari Beijing Yawan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan komposisi 40:60. Sementara itu, 75 persen sisanya akan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). "Sebesar 75 persen CDB, 25 persen dari ekuitas pemegang saham," kata Dwi.

Meski begitu, pencairan pinjaman dari CDB untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terhambat hingga saat ini. Hal tersebut lantaran lahan untuk proyek tersebut belum terbebaskan seluruhnya.

BISNIS