TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyati Indrawati berencana merintis dana abadi (sovereign wealth fund/SFW) untuk membiayai kegiatan edukasi. Dia mengincar dana sekitar Rp 100 triliun dalam sepuluh tahun ke depan.

Sri Mulyani mengatakan dana abadi berasal dari anggaran pemerintah. Dana itu akan dikelola melalui instrumen investasi hingga menghasilkan keuntungan. "Return itu yang nanti akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pendidikan dan penelitian," kata dia di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Baca: Sri Mulyani Minta Perpusnas Buka Hari Minggu

Dana abadi nantinya tak hanya digunakan untuk edukasi formal. Sri Mulyani menyatakan pembiayaan pendidikan dan pelatihan vokasi juga bisa memanfaatkan dana abadi.

Sri Mulyani mengatakan rencana merintis dana abadi sudah dibahas bersama menteri terkait dan kepala negara. Nantinya pemerintah akan membentuk lembaga pengelola dana abadi yang ditargetkan terealisasi tahun ini. Lembaga tersebut akan dipayungi peraturan presiden.

Dia berharap dana abadi ini bisa membuka akses pendidikan yang lebih luas, juga meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik diharapkan bisa meningkatkan potensi sumber daya manusia dan berdampak kepada perkembangan negara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran pendidikan Rp 444 triliun tahun ini. Jumlah 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari total dana itu, pemerintah mengalokasikan dana untuk penelitian Rp 22,1 triliun yang disebar ke seratus kementerian dan lembaga.

Selain anggaran pendidikan, pemerintah memiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga tersebut bertugas memberikan beasiswa untuk kuliah, baik di dalam maupun luar negeri. Sejak didirikan, Sri Mulyani mengatakan lembaga itu telah memberikan beasiswa untuk lebih dari 18 ribu penduduk Indonesia.

Pembentukan lembaga ini diawali keinginan pemerintah untuk mengirim masyarakat Indonesia belajar di luar negeri. "Saat itu persepsinya orang Indonesia tidak bisa masuk ke universitas terbaik dunia karena masalah uang dan intelektualnya," kata dia. Dengan kesempatan itu, kini terbukti orang Indonesia bisa bersaing dengan masyarakat dari negara lain.

Ke depan, peranan LPDP akan diperluas dengan memberikan beasiswa untuk pembuat kebijakan. Sri Mulyani mengatakan keputusan ini diambil agar pembuat kebijakan tak tertinggal dengan kemampuan masyarakatnya.