TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp 352,7 triliun atau sekitar 2,62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Defisit 2,62 persen ini masih jauh di bawah maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBNP sebesar 2,92 persen. Ini berarti kita masih dalam situasi APBN yang cukup stabil," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp 1.496,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.849,5 triliun.

Realisasi pendapatan negara tersebut antara lain berasal dari penerimaan perpajakan Rp 1.211,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 281 triliun.

Simak: Sri Mulyani: Defisit Anggaran dan Utang Masih Aman

Sedangkan realisasi perpajakan terdiri ATAS penerimaan pajak nonmigas Rp 1.008,8 triliun, pajak penghasilan migas Rp 49,6 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 153,1 triliun.

Adapun realisasi belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.132,3 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 717,3 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp 664,9 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp 467,3 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah hingga pertengahan Desember 2017 telah mencapai Rp 657,5 triliun dan dana desa Rp 59,8 triliun.

Dengan realisasi sementara ini, Sri Mulyani memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa mencapai kisaran 2,6 persen-2,7 persen terhadap PDB.

"Defisit yang terjaga ini memperlihatkan APBN tetap terkendali dan tidak menimbulkan spekulasi dari penerimaan pajak serta belanja yang dilakukan sesuai dengan tata kelola," ujarnya.

ANTARA