Sri Mulyani: Defisit Anggaran dan Utang Masih Aman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Labuan Bajo. facebook.com

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Labuan Bajo. facebook.com

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan ihwal keuangan negara. Total utang negara Rp 3.667 triliun, dan defisit APBN Perubahan 2017 senilai Rp 397,2 triliun sebesar 2,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) dinilai masih aman dan terkendali. “Orang pasti lihat nominalnya saja,” kata Sri Mulyani di kantor Tempo, Selasa, 1 Agustus 2017.

    Pemerintah optimistis outlook defisit anggaran sampai akhir tahun berada pada kisaran 2,67 persen. Menurut Sri Mulyani, hal itu didasari realisasi belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya belanja kementerian/lembaga serta transfer dana ke daerah dengan tingkat penyerapan berkisar 95-97 persen dari pagu. “Dengan demikian, kami akan membukukan defisit yang lebih kecil dan, karena itu, tambahan utang akan bisa ditekan.” 

    Menurut Sri Mulyani, upaya menekan defisit ke angka 2,67 persen bisa dilakukan melalui efisiensi anggaran. “Efisiensi dari lelang proyek dan pengurangan perjalanan dinas.” 

    Simak pula: Pemerintah Targetkan Defisit APBN-P 2017 Sebesar 2,67 Persen

    Adapun untuk utang, menurut Sri Mulyani, nilai Rp 3.667 triliun saat ini tak bisa dibandingkan dengan nilai utang pada tahun sebelumnya. “Apalagi membandingkan dengan pada saat saya menjadi Menteri Keuangan pada 2010,” ujarnya. 

    Saat itu anggaran belanja sekitar Rp 900 triliun. “Saat ini PDB sudah mencapai Rp 14 ribu triliun dan belanja negara sudah Rp 2.000 triliun,” kata Sri Mulyani Indrawati. 

    Sri Mulyani menambahkan, batas defisit 3 persen dan utang 30 persen merupakan rumusan populer di dunia. Uni Eropa bahkan mewajibkan calon anggotanya mengelola keuangan negara dengan prudent. “Kalau ada yang goreng-goreng soal utang, mungkin karena enggak suka sama saya.”

    ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.