TEMPO Interaktif, Jakarta:Asian Development Bank (ADB) akan menyediakan dana utang sebesar US$ 600 juta-US$ 1,2 miliar per tahunnya untuk Indonesia. "Walaupun demikian, untuk CGI kita belum menentukan pledgesyang akan disediakan," ujar Country Director ADB, David J.Green di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (16/12). Menurut Green, pihaknya baru akan menentukan jumlah komitmen pinjaman baru pada saat pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) Januari mendatang. Pada saat itu, ADB dan pemerintah Indonesia akan membahas kembali pelaksanaan program dan proyek yang sudah dibiayai oleh pinjaman ADB sebelumnya. "Baru pada saat itu, kita akan menentukan utang baru yang akan dikucurkan," katanya. Green menyatakan, ADB siap mengucurkan pinjaman untuk membantu pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, pemerintah yang baru sudah menunjukan keseriusan dan upaya kerja keras untuk menentukan prioritas yang salah satu diantaranya adalah, perbaikan infrastruktur. ADB, siap terlibat dalam membantu pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah. "Saat ini pun kita sudah memiliki proyek-proyek pembangunan infrastruktur untuk pembangkit listrik, suplay air, dan jalan pedesaan di Kalimantan dan Sumatera Barat,"kata Green. Selain itu, ADB juga akan mengucurkan pinjaman sebesar US$ 225 juta, untuk pengembangan kemampuan audit lembaga pemeriksa keuangan di Indonesia. Utang tersebut terdiri dari pinjaman program sebesar US$ 200 juta dan pinjaman investasi sebesar US$ 25 juta untuk mendukung bauran kebijakan dan peningkatan kapasitas lembaga audit negara agar dapat beroperasi sesuai dengan standar internasional. Selain itu, masih ada hibah bantuan asistensi teknis sebesar US$ 5 juta dari pemerintah Belanda yang terkait dengan pinjaman tersebut. Dana hibah tersebut akan digunakan untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan dalam aktivitas pelaksanaan pinjaman program reformasi audit negara.Menurut pejabat khusus manajemen keuangan ADB, Farzana Ahmed, bantuan tersebut akan mencakup upaya bantuan terhadap peleburan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, fungsi audit negara yang efektif mencakup penyusunan kerangka kerja yang menjamin adanya akuntabilitas. Pinjaman program tersebut Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Mulia P. Nasution, untuk meningkatkan kapasitas efisiensi serta efektivitas lembaga audit negara seperti BPK, BPKP, serta Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bawasda). “Termasuk upaya restrukturisasi lembaga-lembaga keuangan yang ada,” katanya. Mulia mengemukakan bahwa tahap pertama pencairan dana adalah sebesar US$ 100 juta yang akan dilakukan dalam 2-3 hari ini. “Adapun kucuran dana tahap kedua sebesar US$ 100 juta diharapkan akan dilakukan pada bulan Juni 2006,”katanya. Adapun bantuan program yang disepakati tahun 2001 untuk reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan setelah diadakan pertemuan dewan direksi tanggal 20 Desember. “Dana yang akan dikucurkan tersebut adalah sebesar US$ 100 juta,”ujarnya.Dana tersebut, menurut Mulya, memang digunakan untuk menambal APBN 2004 yang diperkiarakan mengalami defisit 1,3-1,5 persen dari PDB. “Makanya kami juga berusaha berhemat dengan mengendalikan belanja agar tidak melampaui target,”katanya. Dari sisi pendapatan, ia mengharapkan agar seusai dengan target yang telah dietapkan. Mulya juga tidak menyangkal bahwa sampai saat ini, walaupun ada rencana untuk mengurangi rasio utang, pemerintah masih akan tetap mengandalkan utang luar negeri untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Defisit APBN 2005 sendiri direncanakan diperlonggar menjadi 1 persen dari 0,8 persen. Sumber pendapatan lainnya adalah pengembalian dana dari Rekening Dana Investasi dari BUMN peminjamn. Pemerintah, menurut Mulya tidak akan bisa banyak berharap dari privatisasi. “Ini karena BUMN yang potensial diprivatisasi sudah habis djual,"katanya.Amal Ihsan