TEMPO.CO, Jakarta - Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman. Angka itu naik 38,75 persen dari pendapatan domestik bruto atau PDB dan tertinggi sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Meski begitu, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo berujar naiknya jumlah tersebut tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lesu. Untuk melihat hubungan itu, perlu didalami faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, ekspor-impor, dan sebagainya.
Ia menjelaskan, kebutuhan pembiayaan melalui utang diatur dalam kerangka fiskal atau APBN dan ditetapkan dalam UU. Saat ini, kebutuhan pembiayaan utang mempertimbangkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.
“Defisit ini justru menurun dari defisit APBN 2023 yaitu sebesar 2,84 persen. Sedangkan, defisit sesuai Perpres 75/2023 sebesar 2,27 persen,” ujar Prastowo kepada Tempo pada Selasa, 5 Maret 2024.
Jika dilihat dari aspek indikator risiko pembiayaan, posisi utang saat ini masih dalam kondisi terkendali. Dilihat dari rasionya pun, kata Prastowo, masih jauh di bawah batasan Undang-undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen terhadap PDB. “Serta risiko tingkat bunga, risiko kurs, dan profil jatuh tempo yang terkendali,” ucapnya.
Prastowo menilai kinerja ABPN cukup baik per Januari 2024, di mana APBN mengalami surplus Rp 31,3 triliun atau 0,14 persen terhadap PDB. Ia mengatakan, pemerintah telah mengelola pembiayaan secara fleksibel, oportunistik, dan terukur, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudent. Sehingga, biaya dan risiko utang dapat dikelola secara optimal.
Senada dengan Prastowo, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan nilai utang pemerintah saat ini masih tergolong aman. “Saya belum melihat angka itu mempengaruhi sentimen pasar,” kata dia kepada Tempo, Senin, 4 Maret 2024.
Bahkan, Erwin berujar, Indonesia punya rasio utang yang bagus dibandingkan dengan pemerintah group. Menurut dia, jumlah angka itu seharusnya tidak hanya dilihat dari segi nominal tapi juga rasio-rasio lain.
“Sekali lagi, yang dilihat bukan hanya angka nominal tapi rasio-rasio yang dibandingkan dengan kapasitas ekonomi yang berhubungan dengan kemampuan membayar utang,” ucapnya.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Janji Wariskan Anggaran Sehat, Sebut Pemerintah Baru Harus Penuhi Aspirasi Rakyat
