TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 sebesar 407,3 miliar dolar AS. Dengan asumsi kurs rupiah Rp 16.278, maka posisi utang berkisar Rp 6.630 triliun.
Angka tersebut tumbuh sebesar 1,4 persen bila dilihat secara tahunan atau year-on-year (yoy). Meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen yoy," kata Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Jumat, 19 April 2024.
Peningkatan ULN ini, kata dia terutama bersumber dari sektor publik. Baik yang bersumber dari pemerintah maupun bank sentral. Selain itu, perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh pelemahan dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk rupiah.
Menurut Erwin, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur, efisien, dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS atau tumbuh 1,3 persen yoy. Besarannya meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tumbuh 0,1 persen yoy.
"Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri. Khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah."
Erwin menjelaskan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. ULN pemerintah antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 21,1 persen dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,1 persen.
Kemudian, sektor Jasa Pendidikan 16,9 persen, Konstruksi 13,7 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,7 persen. "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," kata Erwin.
Sementara itu, posisi ULN swasta bulan Februari 2024 tercatat stabil pada kisaran 197,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen yoy. Pada bulan sebelumnya, kontraksi sebesar 2,3 persen yoy.
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan non-finansial korporasi, masing-masing sebesar 1,3 persen yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, menyusul Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta.
BI menilai, struktur ULN Indonesia saat ini tetap sehat. Pasalnya, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 29,5 persen. Ditambah lagi, dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN.
Erwin menambahkan, BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian."
Pilihan Editor: Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024
