Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan pernyataan pers terkait masalah etnis Rohingya di kediaman pribadi, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, (4/8). Presiden mengatakan pemerintah Indonesia baik secara bilateral, multilateral serta regional terus aktif menjalin kerjasama dan diplomasi membahas pemecahan permasalahan tentang konflik yang terjadi kepada etnis Rohingya di Myanmar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,4 persen pada kuartal II 2012 disyukuri sekaligus disayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengatakan, seandainya gangguan-gangguan investasi seperti ketersediaan infrastruktur dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa lebih tinggi.
"Bayangkan kalau hal yang mengganggu investasi kita bereskan, investasi naik, kita tak perlu khawatir lagi dengan menciutnya ekspor karena krisis ekonomi global," kata SBY dalam pembukaan Rapat Terbatas Bidang Energi di Kantor Pusat Pertamina, Selasa, 7 Agustus 2012.
SBY menuturkan salah satu contoh gangguan adalah keterbatasan investasi infrastruktur. SBY mengeluhkan ruang bagi pembangunan infrastruktur terganggu karena besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang mesti ditanggung negara. "Infrastruktur, investasi, pertumbuhan, dan lapangan kerja terganggu cuma karena BBM," kata SBY.
Selain membahas isu BBM, pemerintah juga akan membahas perkembangan Proyek Percepatan Pembangkit Listrik 10 ribu megawatt tahap 1 dan tahap 2. SBY mengatakan kepastian pasokan listrik akan menjadi kunci gerbang pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Rapat terbatas ini juga akan membahas pengembangan sumber-sumber energi alternatif. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana.
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
10 hari lalu
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.
