TEMPO.CO, Bandung - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengikuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pemberantasan mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani menanggapi sinyal yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan atas dugaan keterlibatan pejabat selain Handang Soekarno.
“Saya akan mengikuti apa yang ditemukan oleh KPK, dan seperti yang sudah saya sampaikan di KPK, akan memberikan akses sebesar-besarnya dan juga menggunakan temuan itu untuk memperbaiki Direktorat Jenderal Pajak,” katanya selepas mengisi kuliah umum di Universitas Padjadjaran di Bandung, Selasa, 29 November 2016.
Sri berharap, aparat Direktorat Jenderal Pajak yang tidak memiliki komitmen terhadap integritas akan mendapat hukuman. “Tentu diharapkan, dengan masalah ini, mereka-mereka yang tidak punya komitmen terhadap integritas dan akan terkena bakal mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan,” ujarnya.
Sri meminta pegawai lain yang tidak terlibat kasus itu agar tetap bekerja dengan komitmen tinggi. “Yang terpenting untuk seluruh Direktorat Jenderal Pajak, tetap bekerja secara penuh dengan komitmen yang tinggi, tetap merasa tenang untuk menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Saat mengisi kuliah umum di depan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, Sri menyinggung kasus suap Handang serta pentingnya kepercayaan untuk pembenahan sektor pajak. “Kemarin staf saya tertangkap, OTT lagi. Tuh kan Bu, dulu namanya Gayus, sekarang HS (Handang Soekarno). Ada berapa Gayus-HS di Direktorat Jenderal Pajak? Tentu saya kecewa dan mayoritas jajaran pajak juga kecewa, sedih, dan marah, tapi saya katakan, mayoritas,” tuturnya.
Menurut Sri, perbaikan yang tengah dilakukan pada sektor perpajakan ini ternoda oleh kasus tersebut. “Kalau bicara tentang trust, memang kami mengakui, dan ini terus-menerus sekarang reformasi, memperbaiki, menghilangkan mereka-mereka yang tidak komit terhadap integritas, melakukan koreksi,” ucapnya.
Dalam kuliah umum itu, Sri Mulyani Indrawati juga membeberkan mengenai langkah reformasi pajak yang akan dilakukan. Sri mengaku tengah menyiapkan formulasi reformasi pajak tidak sebatas dari revisi Undang-Undang Pajak. “Tapi juga informasi sistem database, bisnis proses, dan SDM, sehingga kita berupaya membangun Direktorat Jenderal Pajak yang kompeten, kredibel, dan juga bisa dipercaya masyarakat,” katanya.
AHMAD FIKRI
