TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat, Virda Dimas Ekaputra mengatakan, pengembangan kawasan bisnis di seputaran Bandara Kertajati di Majalengka menunggu izin prinsip pemerintah. “Kita fokus untuk mendapatkan izin prinsip,” kata dia di Bandung, Kamis, 2Juni 2016.
Virda mengatakan, penjajakan tawaran kerjasama untuk pengembangan kawasan itu membutuhkan kepastian izin prinsip pengelolaan kawasan itu. Dia mengklaim, sejumlah tawaran investor untuk mengelola kawasan itu sudah diterima korporasinya. “Kita dapatkan izinnya dulu, kita pastikan baru kita lanjutkan,” kata dia.
PT BIJB, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang saham mayoritasnya milik pemerintah provinsi itu, dalam peraturan daerah pembentukannya ditunjuk membangun Bandara Kertajati di Majalengka, sekaligus kawasan bisnis Aerocity seluas 3.480 hektare. Belakangan Presiden Joko Widodo bersedia mengambil alih pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Bandara Kertajati, lalu PT BIJB digeser fokus menggarap kawasan Aerocity. “Sampai saat ini belum ada kepastian, kira-kira kalau di ambil alih seperti apa, pembahasannya sudah berjalan sejak Januari,” kata Virda.
Virda mengatakan, sambil menunggu proses itu PT BIJB meneruskan rencana bisnis yang sudah disiapkan sebelumnya. “Kami pikir kalau menunggu, dan kita pada dasarnya sepakat dengan apa pun yang diputuskan pada BIBJ oleh pemegang saham, pemprov, akan kita lakukan. Baik itu dialihkan atau didorong untuk tetap melakukan pembangunan. Justru kita menunggu kabar dari pusat, kalau dialihkan, kita alihkan berikut MoU-nya,” kata dia.
Menurut Virda, PT BIJB sudah menyiapkan sejumlah rencana sebelum terbit keputusan pengambilalihan itu. PT BIJB misalnya sudah menggelar tender konstruksi areal terminal bandara itu, yang selanjutnya pembangunannya akan diambil alih Kementerian Perhubungan, bersiap mengurus perizinan Badan Usaha Bandar Udara (Bubu) agar bisa mengelola operasional Bandara Kertajati, serta pengembangan areal komersial Aerocity sebagai pemegang konsesi. “Kita pemegang konsesi saja untuk areal Aerocity itu, untuk pembangunannya harus menggandeng pihak lain,” kata dia.
Virda megnatakan, Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) yang mengaudit PT BIJB sebagai bagian dari proses pengalihan itu juga merekomendasikan agar PT BIJB meneruskan rencana bisnisnya sampai teknis proses peralihan final. “Rekomendasi BPKP itu salah satunya meneruskan mencari investasi, agar jangan sampai mengalami keterlambatan,” kata dia.
Dia berharap, keputusan final soal teknis pengalihan pembangunan dan pengelolaan Bandara Kertajati serta kepastian pengelolaan kawasan Aerocity itu bisa diperoleh paling telat akhir tahun ini. “Mudah-mudahan akhir tahun ini, sehingga 2017 sudah bisa membangun (Aerocity). Jadi pada November 2017 bandara beroperasi, 2017 awal Aerocity mulai dibangun,” kata Virda.
Virda mengatakan, PT BIJB merencanakan ada sejumlah kawasan yang akan dibangun di Aerocity yakni aerospace park, logistic park, areal hospitality seperti hotel, serta klaster untuk areal residensial. Sejumlah investor misalnya, serius menjajaki kerjasama untuk menanam uangnya. “Kalau sudah tiba waktunya, kita akan undang mereka untuk secara serius memasuki tahapan seleksi mitra strategis, untuk melihat siapa yang punya kapabilitas siapa yang nggak dari ssi aset, pengalaman, dan portofolio,” kata dia.
Virda mencontohkan, di areal logistic park yang di plot seluas 400 hektare misalnya ada sejumlah investor yang berniat ikut menanam modalnya di sana. Diantaranya, produsen pesawat asal Cina yakni Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (Comac), Garuda Maintenance Facility (GMF), serta PT Regio Aviasi Indonesia (RAI). Lalu di areal hospitality, PT BIJB berniat membangun asrama haji dan umroh.
Dia mencontohkan, Comac yang tengah menyiapkan produksi pesawat jet komersial pertama Cina yakni Comac C919 dan ARJ21 itu berniat membangun fasilitas maintenance dan assembly untuk pesawat produksinya itu. “Direktur keuangannya sudah ke sini, sudah datang,” kata Virda. Comac menginginkan mendapat slot areal di aerospace park Aerocity seluas 100 hektare.
Pembicaraan serupa juga tengah dijajaki oleh GMF yang berniat membangun fasilitas maintenance pesawat di sana. Sementara baru PT RAI yang sudah resmi meneken MoU dengan PT BIBJ. “Untuk assembly pesawat R80 di sana,” kata Virda.
Virda mengatakan, PT BIJB juga meneruskan rencananya mengurus izin usaha Badan Usaha Bandar Udara (Bubu), agar bisa terjun langsung mengelola bandara Kertajati. “ Mudah-mudahan bisa,” kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pengambilalihan Bandara Kertajati oleh pemerintah pusat itu akan dituangkan dalam peraturan presiden. “Sekarang sedang dalam proses finalisasi peraturan presiden terkait pengalihan pendanaannya untuk melanjutkan pembangunan terminal bandara,” kata dia di Bandung, Jumat, 3 Juni 2016.
Iwa mengatakan, kendati peraturan preseden belum terbit, pembangunan yang tengah berjalan di Bandara Kertajati tetap diteruskan, termasuk proses pembebasan lahan yang masih dikerjakan pemerintah Jawa Barat. “Setelah turunnya perpres akan jelas, siapa berbuat apa, provinsi apa, pusat apanya, yang jelas sekarang pembangunan masih terus berjalan,” kata dia.
AHMAD FIKRI
