TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat tingkat pengangguran terbuka di daerah ini menurun karena banyak usaha skala kecil yang tumbuh.
Kepala BPS DIY Bambang Kristianto mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2014-Februari 2016 berkisar 2,0-4,1 persen. Pada Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,81 persen atau turun 1,26 poin dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015 sebanyak 4,07 persen. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional, angkanya lebih kecil. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,5 persen.
Adapun jumlah penduduk yang bekerja di DIY pada Februari 2016 mencapai 2,038 juta orang atau meningkat 1,24 persen dibandingkan pada Februari 2015 sebanyak 2,013 juta. Dengan begitu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 25 ribu orang.
Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Ini digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi angka pengangguran. Bambang mengatakan satu di antara penyebab menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah usaha kecil yang banyak bermunculan. Bambang membandingkan pada 2015, angka pengangguran jauh lebih tinggi karena banyak pekerja yang dirumahkan.
Pada waktu itu, buruh pabrik di Kabupaten Sleman banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kondisi perekonomian yang lesu membuat perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. “Banyak orang yang kemudian mendirikan usaha baru di sektor informal,” kata Bambang, Senin, 9 Mei 2016.
Menurut Bambang, usaha skala kecil banyak tumbuh di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. Hal itu terlihat dari hasil sensus ekonomi sementara yang dilakukan petugas selama sepekan ini. Petugas mendatangi usaha-usaha baru dari pintu ke pintu. Sektor informal inilah yang kemudian banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Bambang mencontohkan, usaha kecil yang banyak tumbuh di antaranya usaha makanan rumahan, warung makan di tempat-tempat wisata yang dikelola masyarakat, usaha batik dan kerajinan, serta kos atau pondokan.
Data BPS menunjukkan 90 persen usaha di Yogyakarta merupakan sektor informal. Pada 2016, BPS memprediksi ada 500 ribu usaha skala besar, menengah, dan kecil. Bambang berharap pemerintah DIY lebih aktif membantu usaha sektor informal untuk menumbuhkan perekonomian.
Ketua Komunitas UMKM DIY Prasetyo Atmosutidjo memperkirakan total UMKM di DIY ada 600 ribu. Jenis usaha ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 90 persen lebih. Namun, ia menilai, pemerintah belum banyak berpihak kepada perajin UMKM. Menurut dia, banyak perajin yang kesulitan mengakses modal pinjaman dari kalangan perbankan. “Bunga pinjaman modal di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang negara lain yang lebih peduli pada ekonomi kerakyatan,” kata Prasetyo.
SHINTA MAHARANI
