Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Permintaan Menteri Susi Ini Dicuekin Pemprov Babel  

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Pangkal Pinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mau menuruti permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti untuk menghentikan aktivitas tambang timah di laut. (Baca: Buat Aturan Baru, Menteri Susi Didemo 10 Kelompok)

Permintaan Susi yang disampaikan melalui surat nomor B.710/MEN-KKP/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014 tentang penghentian sementara aktivitas tambang timah laut di Bangka Belitung itu dianggap bukan produk undang-undang yang harus dipatuhi. Surat Susi itu ditujukan langsung kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang ada di Bangka Belitung.

"Ibu Susi hanya melihat dari kacamata kelautan saja. Banyak aspek yang harus ditinjau untuk menghentikan penambangan timah terutama yang ada di laut. Kalau dihentikan, bagaimana dengan izin yang sudah diberikan dan dijalankan perusahaan," ujar Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi kepada Tempo, Rabu, 28 Januari 2015. (Baca: Gubernur Babel Minta Bursa Timah Dibubarkan)

Rustam mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyikapi keinginan departemen kelautan dan perikanan tersebut. "Hasilnya akan kita sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun kita tidak akan terbitkan izin baru hingga ada pembagian zonasi laut," ujar dia.

Rustam membantah jika pihaknya dituduh lamban menetapkan zonasi laut karena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah dan pengusaha timah.

"Tidak benar itu. Penetapan zonasi memang lamban karena kita harus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Zonasi darat saja baru selesai empat tahun. Apalagi laut yang saya pikir akan memakan waktu yang panjang juga," ujar dia. (Baca: Diprotes Pengusaha, Menteri Susi Ogah Cabut Aturan)

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung Brigadir Jenderal Gatot Subiyaktoro mengatakan pihaknya belum akan melakukan penindakan terhadap penambang atau perusahaan yang masih melakukan penambangan di laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau ada pelanggaran jelas akan kita tindak. Tapi bukan karena surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu kan cuma surat saja. Kalah yang dilanggar undang-undang, jelas akan ada penindakan," ujar dia. (Baca: Pengusaha Keluhkan Sulit Mendapat Izin Usaha di Kawasan Hutan)

Gatot menyerahkan semua keputusan terkait dengan penghentian tambang laut kepada Pemprov Bangka Belitung. Pihaknya siap untuk berkoordinasi menindaklanjuti apa pun hasil koordinasi beberapa pihak terkait.

"Kita serahkan ke pemerintah daerah maunya gimana. Kita siap koordinasi untuk menyelesaikan masalah tambang ini," kata Rustam. (Baca: Bank Sumsel Babel Bagikan Deviden Rp 124,8 Miliar)

SERVIO MARANDA

Terpopuler
Kemudi QZ8501 Rusak, Ini Jawaban Air Asia
Terkaya di Dunia, Hartanya Baru Habis 220 Tahun
100 Hari, Rieke Rindu Ulah Jokowi yang Ini
Menkeu Pesimistis Pertumbuhan 5,8 Persen
Buat Aturan Baru, Menteri Susi Didemo 10 Kelompok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

19 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

41 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

41 hari lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

42 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.


Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

48 hari lalu

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.


Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Petugas KKP menangkap kapal nelayan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, 16 Mei 2021. Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.


Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.