Basis Pajak Kembali Diperluas

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak akan kembali memperluas basis pajak. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Pajak Hasan Rahmany mengatakan, langkah ini ditempuh untuk meningkatkan penerimaan negara. Pendekatan yang sedang digodok adalah perluasan berbasis kepemilikan apartemen, rumah mewah dan asosiasi pekerjaan. Saat ini pemerintah sedang membahas standar operasional dan prosedur (SOP) ketiga pendekatan itu. "Diharapkan bulan depan sudah selesai dan bisa langsung diaplikasikan," katanya di Departemen Keuangan, di Jakarta kemarin. Pendekatan yang sedang digodok untuk menutup kekurangan ketiga pendekatan sebelumnya. Pemerintah, sebelumnya sudah menetapkan tiga basis pendekatan berdasarkan kelompok orang pribadi. Pertama adalah wirausaha berbasis properti seperti pengusaha dan pedagang di lokasi sentra ekonomi (mal dan pertokan). Kedua, pendekatan berbasis profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan serta profesi lainnya. Ketiga, pendekatan pegawai atau karyawan berbasis kepemilikan, jabatan baik pegawai swasta atau pegawai negeri sipil seperti bendahara negara. Pendekatan berbasis properti dan profesi, saat ini sudah diterapkan di Jakarta dan Surabaya. Perluasan wajib pajak, kata Hasan, untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah. Tahun ini, jumlah wajib pajak ditargetkan mencapai 6 juta orang. Sedangkan pertengahan tahun depan, targetnya menjadi 10 juta wajib pajak. ANTON APRIANTO





Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

9 jam lalu

Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

Jumlah penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk untuk memungut pajak digital dan menyetornya ke kas negara sampai Juni 2022 sebanyak 119 entitas.


Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

42 hari lalu

Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

Integrasi NIK dan NPWP tidak berarti membuat semua orang yang memiliki NIK wajib membayar pajak.


Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

22 April 2022

Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

DJKN Kementerian Keuangan mencatat aset sitaan Satgas BLBI mencapai Rp 19,16 triliun per 31 Maret 2022.


Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

1 April 2022

Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

Sebanyak 11,46 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB. Jumlah tersebut meningkat 0,03 persen.


Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

21 Maret 2022

Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kemenkeu baru menerima 7,57 juta SPT Tahunan dari wajib pajak yang telah melapor atau 39,9 persen.


Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

12 Maret 2022

Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

Selain melalui e-Filing, penyampaian SPT juga dapat dilakukan melalui e-Form. Begini caranya.


Kasus Korupsi Pajak, KPK Tahan 2 Konsultan

18 Februari 2022

Kasus Korupsi Pajak, KPK Tahan 2 Konsultan

KPK menahan dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations di kasus suap pemeriksaan pajak.


3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

3 Februari 2022

3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

Pemerintah memperpanjangan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 sampai dengan akhir semester satu tahun ini.


DJP Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar

23 November 2021

DJP Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan menangkap terduga pelaku tindak pidana faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau TBTS.


2 Pegawainya Ditetapkan Jadi Tersangka Suap oleh KPK, Ini Respons Kemenkeu

11 November 2021

2 Pegawainya Ditetapkan Jadi Tersangka Suap oleh KPK, Ini Respons Kemenkeu

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menanggapi penetapan dua pegawainya sebagai tersangka kasus suap pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.