Sri Mulyani Bantah BUMN Diistimewakan Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan bersama Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan bersama Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah telah memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. 
     
    "Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan di sidang kabinet meminta seluruh kegiatan ekonomi termasuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur harus cukup memberikan ruang dan peran yang sama juga seimbang antara BUMN dan swasta," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017. 
     
    Sri Mulyani mengatakan bahkan Presiden Jokowi telah menyampaikan instruksi itu secara langsung kepada Kementerian BUMN dan kementerian-kementerian lain agar bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya agar swasta dapat berpartisipasi. "Pada dasarnya semua bidang kecuali dia dimasukkan kepada sesuatu yang harus 100 persen pemerintah itu terbuka untuk swasta."

    Presiden World Bank Group Jim Yong Kim sebelumnya meminta pemerintah Indonesia berhenti memberikan jalan emas atau keistimewaan bagi perusahaan-perusahaan BUMN dalam  proyek pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pemerintah diminta lebih banyak membuka peluang dan ksempatan untuk sektor swasta berpartisipasi. 
     
    "Insentif untuk BUMN dan swasta harus punya konsep yang sebangun sehingga tidak terjadi konflik kepentingan," ujar Jim, dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum, di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017. 
     
    Jim mengatakan dia memahami penghargaan atau keberhasilan BUMN diukur dari pendapatan yang diterima, sehingga mereka akan ikut menyasar proyek-proyek yang sama dengan swasta, karena menguntungkan. Namun hal itu, menurut dia akan membatasi partisipasi swasta. "Ini karena BUMN punya toleransi yang tinggi, kita bisa kurangi insentif untuk BUMN seperti jaminan murah, dana pinjaman pemerintah, dan lain-lain," katanyan 
     
    Jim menuturkan suatu hal yang baik jika pemerintah menginginkan BUMN yang kuat dan berhasil, namun menurut dia harus melalui kompetisi yang sama dengan pihak swasta. Hal ini kata dia juga dapat berdampak baik pada penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. 
     
    Proyek-proyek seperti logistik, kargo, dan jalan tol merupakan contoh bidang yang diminati oleh swasta, sehingga dukungan dan keterlibatannya harus didorong lebih besar. "Indonesia pembangunannya besar, maka sebaiknya swasta banyak terlibat, BUMN tidak didorong untuk bersaing langsung dengan swasta," ucapnya. 
     
    Jim berujar BUMN bisa bersinergi melalui skema kemitraan sebagian, joint venture, dan sekuritisasi dengan pihak swasta. Selain itu, pemerintah Indonesia pun diminta untuk mengenali lebih dalam karakteristik dan risiko sektor swasta.
     
    Menurut Sri Mulyani, persoalan yang dihadapi adalah mewujudkan keterbukaan ruang dan kesempatan tersebut agar swasta dapat berpartisipasi. "Mereka bisa mendapatkan apa yang disebut kesempatan yang sama dalam pengerjaan proyek, dalam mengikuti proses bidding, dan juga mendapatkan akses pembiayaan," ucapnya. 

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.