Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugeasteadi dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Bauman menandatangani deklarasi bersama dalam rangka implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 4 Juli 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugeasteadi dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Bauman menandatangani deklarasi bersama dalam rangka implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 4 Juli 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COJakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan kepatuhan pajak masyarakat masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari rasio pajak yang berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.

    "Lebih rendah daripada negara-negara seperti Malaysia dan Singapura," kata Hestu saat ditemui di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

    Hestu menuturkan rasio pajak Indonesia berada pada kisaran 10,3 persen. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang berada di atas 13 persen. "Ini tak bagus bagi perekonomian untuk membangun negara ini."

    Hestu mengungkapkan, rasio pajak menjadi dasar melakukan reformasi pajak dengan tujuan utama meningkatkan rasio pajak hingga 15-16 persen. Ia merasa ini tentu tantangan bagi pihaknya dan memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain, seperti pengusaha.

    Menurut Hestu, ada banyak hal yang akan dilakukan untuk menuju rasio pajak 16 persen. Sebut saja reformasi organisasi di Ditjen Pajak dan di sektor sumber daya manusianya. "Basis data IT kami dan regulasi diadakan perbaikan."

    Lalu, ada instrumen lain yang mendukung target tersebut, seperti amnesti pajak, di mana sudah ada pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini. Selain itu, ada Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Keuangan.

    Hestu berujar hal ini akan menjadi instrumen yang bagus untuk meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak secara sukarela. "Perpu itu akan menjadi instrumen yang bagus bagi Ditjen Pajak atau pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.