Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Laporkan Pelebaran Defisit Anggaran 2,6 Persen ke DPR

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Ijar Karim
Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Ijar Karim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah menyampaikan kemungkinan adanya pelebaran defisit dari sebelumnya 2,41 persen menjadi 2,6 persen kepada DPR.

"Kami sudah sampaikan di APBN Perubahan. Adanya perubahan ini karena ada perubahan komposisi dari sisi penerimaan belanja negara," ujarnya usai halal bihalal, di kantornya, Jakarta, Senin, 3 Juli 2017.

Sri Mulyani mengatakan realisasi APBN 2017 pada semester 1 dan kemungkinan pelebaran defisit ini juga akan disampaikan secara langsung kepada dewan dalam waktu dekat. Dia menuturkan akan tetap menjaga defisit anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu di bawah 3 persen.

Baca: Realisasi Defisit Anggaran Mencapai 75,6 Persen dari Target

Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan pelebaran defisit itu disebabkan oleh permintaan belanja yang meningkat dan adanya perubahan asumsi makro dalam APBN. "Jadi akan kami hitung semua untuk mendapatkan postur yang mengakomodasi belanja yang mendesak dan untuk mengurangi beban subsidi," katanya. Hal tersebut dijaga agar tidak menganggu sustainability dari APBN.

Sri Mulyani melanjutkan pemerintah terus berupaya menjaga tingkat utang secara hati-hati. Dia ingin mengurangi pendanaan pembangunan yang bersumber dari utang, dan menggenjot penerimaan pajak, dengan melakukan reformasi perpajakan. "Kami terus memantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi, juga menjaga belanja kita agar baik dan hati-hati, jadi tidak asal belanja," ucapnya.

Simak: Sri Mulyani Beberkan Pemicu Penyelewengan Anggaran

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia perlu dilakukan penentuan prioritas dan efisiensi belanja, sehingga terdapat keseimbangan penerimaan. "Dengan strategi belanja itu kami harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan."

Sri Mulyani mencontohkan sejumlah pos belanja utama, seperti pendidikan dan kesehatan, yang tidak bisa ditunda. Sri Mulyani berujar pihaknya sebisa mungkin mengelola penerimaan pajak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar itu. "Kalau pun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas juga tingkat pengembalian yang bisa terbayarkan kembali," ujarnya.

Sri Mulyani mengungkapkan posisi utang Indonesia secara nasional dibandingkan produk domestik bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti India, menurut dia defisit anggaran Indonesia masih jauh lebih kecil.

"Apalagi jika dibandingkan dengan negara emerging lain seperti Brazil, Meksiko, dan Argentina, kita termasuk yang masih relatif hati-hati," ucapnya.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mengelola utang secara hati-hati dan transparan, sehingga tidak mengkhawatirkan masyarakat. "Masyarakat bisa memahami, melihat pilihannya kenapa kita berutang, dan untuk apa kita berutang, lalu bagaimana mengelolanya."

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

10 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

10 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

1 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.