Hari Pancasila, Sri Mulyani Bicara soal Religius Tapi Nasionalis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas tentang  Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Mei 2017. Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank akan berlangsung pada 12-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Bali. ANTARA FOTO

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas tentang Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Mei 2017. Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank akan berlangsung pada 12-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Bali. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaknai hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini sebagai pemicu untuk terus mengamalkan prinsip-prinsip Indonesia. Menurut dia, lima sila yang tertuang dalam Pancasila juga menjadi acuannya dalam mendesain kebijakan.

    "Kami ingin menciptakan manusia yang religius tapi nasionalis, yang cinta kepada kemanusiaan apapun ras, suku, agama, bangsanya," kata Sri Mulyani usai upacara hari lahir Pancasila di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017.

    BacaKemenkeu Akan Cairkan THR dan Gaji ke-13 PNS Rp 23 Triliun

    Menurut Sri Mulyani, seseorang tidak bisa mengatakan bahwa dirinya mengamalkan Pancasila jika dia tidak percaya kepada ketuhanan yang maha esa. "Orang juga tidak bisa mengatakan dirinya Pancasila apabila dia tidak mengerti tentang peri kemanusiaan yang adil dan beradab."

    Sri Mulyani menilai, sila kedua yang berbunyi peri kemanusiaan yang adil dan beradab tidak mengatakan bahwa suku seseorang harus Jawa atau agama harus Islam. "Dia cuma bilang peri kemanusiaan. Berarti, seluruh manusia harus adil dan beradab," ujarnya.

    Mengenai sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Sri Mulyani menuturkan bahwa sila tersebut selalu dijadikan landasan bagi kementeriannya untuk menyusun kebijakan, terutama APBN, untuk mewujudkan pemerataan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.