Menteri Darmin Jelaskan Rencana Pengembangan Sawit ke Eropa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menjelaskan rencana pengembangan industri minyak sawit nasional dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan kepada parlemen Uni Eropa. "Namanya rencana, (kami) tak akan bicara detail. Nanti dia (Uni Eropa) malah akan menilai kami baru mau (melakukan)," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Mei 2017.

    Darmin menuturkan pembenahan di sektor industri sudah disampaikan oleh pihaknya kepada Parlemen Uni Eropa. Namun dia enggan menyampaikannya kepada para wartawan. "Saya akan sampaikan dalam kesempatan lain," ujarnya.

    Baca:  Peremajaan Sawit Bakal Gunakan Skema Baru

    Pemerintah, kata Darmin, menyampaikan tentang apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan apa saja yang sedang disiapkan. Namun dia menjelaskan pihak Parlemen Eropa menahan diri untuk tak masuk terlalu jauh dalam urusan dalam negeri Indonesia. "Mereka kan juga mau laporan dulu di sana."

    Baca:  Indonesia Minta Dukungan Lithuania Soal Sawit 

    Darmin mengungkapkan apa yang dikeluarkan oleh resolusi Parlemen Uni Eropa ini, bukanlah suatu kebijakan pemerintah sehingga membuatnya tak terlalu mengkhawatirkannya. "Kalau pemerintahnya yang bikin aturan, itu baru masalah karena akan ada pelaksanaan."

    Perwakilan Parlemen Eropa mengakui bahwa ada pandangan yang berubah begitu mendatangi Indonesia. Mereka, kata Darmin, mengakui ada kesalahpahaman akan industri minyak sawit yang diproduksi Indonesia. 

    Tetapi Darmin tak bergembira dengan situasi tersebut. Pasalnya, menurut Darmin, pemerintah tak bisa memperkirakan seberapa jauh perbedaan pandangan Parlemen Eropa berubah usai kunjungan ke Indonesia. "Tak berarti mereka berubah sepenuhnya."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.