Survei ADB dan KPPOD: Reformasi Birokrasi Belum Ideal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Country Director Asian Development Bank Winfriend Wicklein menjelaskan penguatan ekonomi di Asia selama kuartal pertama 2017 pada acara Asian  Outlook 2017 di Plaza Tower, Jakarta Pusat, 6 April 2017. TEMPO/Irsyan

    Country Director Asian Development Bank Winfriend Wicklein menjelaskan penguatan ekonomi di Asia selama kuartal pertama 2017 pada acara Asian Outlook 2017 di Plaza Tower, Jakarta Pusat, 6 April 2017. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Asian Development Bank (ADB) bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan reformasi birokasi usaha di daerah berjalan baik walaupun belum ideal. 

    "Presiden Jokowi sudah meluncurkan beragam paket kebijakan untuk meraih kepercayaan investor. Namun untuk mencapai target ambisius di peringkat 30 teratas EODB, perlu diraih juga dukungan dan kepercayaan di tingkat daerah," papar Country Director Winfried F. Wicklein dalam acara di kantor ADB, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Mei 2017.

    Baca: ADB Prediksi Ekonomi Cina 2017-2018 Turun

    Dari 10 indikator kemudahan berusaha (ease of doing business atau EODB), tiga indikator yakni memulai usaha, mendapatkan izin-izin pendirian bangunan, serta pendaftaran hak atas tanah dan bangunan, masing-masing menduduki peringkat 151, 118, dan 166. Tiga indikator tersebut dapat diperbaiki di tingkat daerah.

    Winfried menyarankan adanya ekstensi dan ekspansi paket kebijakan hingga tingkat sub nasional untuk mengejar target tersebut. Ia juga harapkan pemerintah terus menjalankan perbaikan koordinasi antarpemerintah, serta menjaga proses pengawasan dan evaluasi. Dalam peluncuran hasil survei tersebut terkait iklim usaha daerah, reformasi berhasil mengangkat beberapa indikator kemudahan berusaha.

    Baca: ADB: Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Masih Terpengaruh Cina

    Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong daerah menyasar target nasional. "Kami terus kaji target pertumbuhan ekonomi. Sejak 2015, kami pun sudah tempatkan pemda sebagai aktor penting dalam perumusan paket kebijakan," ujarnya. 

    Bobby berujar, selain peningkatan peran kepala daerah sebagai pelaksana paket kebijakan ekonomi, regulasi yang dijanjikan pemerintah sudah hampir semuanya terbit. Menjelang tahapan implementasi, pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan.

    "Khususnya untuk memulai usaha, kami akan terus memendekkan prosedur. Dari 11 prosedur di 2017 kami akan upayakan jadi 5, dari proses selama 25 hari menjadi 7 hari," papar Bobby.

    Bobby mengakui dibanding negara-negara tetangga, birokrasi di Indonesia masih lebih rumit. Indonesia pun terus merujuk pada negara-negara seperti Malaysia dan Thailand yang menduduki peringkat masing-masing di 23 dan 46.

    AGHNIADI | ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.