Kritik Siaran Televisi Swasta, Materi Sama dan Diulang-ulang  

Reporter

Ilustrasi. DOK/TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Yogyakarta - Televisi nasional dengan kandungan siaran lokal dianggap masih minim. Apalagi jam tayang siaran lokal saat orang terlelap alias dinihari. Lebih parah lagi, tayangan itu diulang-ulang dengan materi yang sama. "Misalnya, tayangan kuliner, warungnya sudah tidak, tapi masih tayang," kata Michael Aryawan, praktisi pertelevisian dan jurnalis televisi di Yogyakarta, Minggu, 14 Mei 2017.

Tayangan siaran lokal yang mengangkat budaya serta kearifan lokal sebenarnya sangat strategis. Keberadaan televisi lokal juga sebenarnya sangat dinanti para penonton. Sayangnya, materi siaran televisi lokal masih jauh dari harapan penonton.

Para jurnalis televisi yang berstatus kontributor juga berharap konten lokal diperbanyak. Bahkan mereka mengeluh jika hasil liputannya jarang ditayangkan. "Pasti kontributor itu rindu tayang," ujarnya.

Mukijab, pengamat penyiaran yang sedang menyelesaikan gelar doktor tentang penyiaran, menyatakan siaran lokal untuk televisi nasional juga mempunyai nilai ekonomi dan strategis. Banyak anggaran milik pemerintah daerah untuk iklan atau program yang bisa diserap pengelola televisi.

Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat dalam siaran itu juga terangkat secara ekonomi dan eksistensi mereka. "Pemerintah daerah bisa mengisi program di televisi nasional. Ini justru menguntungkan bagi industri televisi," ucapnya.

Menurut Neil R. Tobing, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), tayangan konten lokal di televisi sudah 10 persen. Ia juga menuturkan siaran berita di televisi nasional justru lebih banyak dari daerah, bukan dari pusat, Jakarta. "Justru berita dari daerah lebih banyak dibandingkan dengan berita di pusat, Jakarta," tuturnya.

Di sisi lain, televisi swasta nasional sedang galau. Sebab, menjelang rencana televisi digital, para pemilik stasiun televisi sudah berinvestasi ratusan miliar rupiah. Namun tiba-tiba ada rancangan undang-undang yang akan menetapkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu- satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital. Sebab, itu akan memunculkan monopoli dalam kegiatan penyiaran.

Ketua ATVSI Ishadi S.K. mengatakan penetapan RTRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran akan berpotensi merugikan lembaga penyiaran lain, yang telah mengeluarkan banyak investasi untuk membangun jaringan. Sebab, nantinya RTRI berkuasa memberikan atau menolak izin kanal frekuensi konten penyiaran televisi.

"Kalau RTRI dijadikan satu-satunya penyelenggara penyiaran, akan berpotensi menghilangkan jaminan standar layanan penyiaran digital yang baik dan komprehensif. Juga bisa mengancam kebebasan menyampaikan pendapat dalam layar kaca," katanya dalam acara Bincang-bincang Dunia Penyiaran Masa Depan bersama awak media di Hotel Santika Yogyakarta, akhir pekan lalu.

MUH SYAIFULLAH






Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

3 hari lalu

Royal Kencana Mansion, Studio Alam di Pusat Kota Yogya yang Kantongi 2 Rekor MURI

Royal Kencana Mansion dilengkapi dengan berbagai spot destinasi alam yang menakjubkan seperti danau, padang pasir, bunga ilalang, dan taman bunga.


Larangan Skuter Listrik Tak Hanya di Malioboro Tapi Seluruh Kota Yogyakarta

19 Juli 2022

Larangan Skuter Listrik Tak Hanya di Malioboro Tapi Seluruh Kota Yogyakarta

Tidak ada itikad baik dari para pemilik skuter listrik itu, mereka selalu kucing-kucingan dengan para petugas, melanggar kawasan yang sudah dilarang.


Pemerintah Kota Yogyakarta Libatkan Polisi Usut Kasus Pengamen Pukul Wisatawan

5 Juli 2022

Pemerintah Kota Yogyakarta Libatkan Polisi Usut Kasus Pengamen Pukul Wisatawan

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Ekwanto mengatakan dari kejadian itu, Pemerintah Kota Yogyakarta terus memburu pengamen itu untuk mengklarifikasi.


Karnaval Mobil Lawas Jadi Hiburan Sunatan Massal di Kota Yogyakarta

26 Juni 2022

Karnaval Mobil Lawas Jadi Hiburan Sunatan Massal di Kota Yogyakarta

Puluhan anak naik iring-iringan mobil sebelum menjalani sunatan massal di Kota Yogyakarta.


PKL Sudah Pindah ke Teras Malioboro Yogyakarta, Ini Daftar PR yang Belum Tuntas

24 Juni 2022

PKL Sudah Pindah ke Teras Malioboro Yogyakarta, Ini Daftar PR yang Belum Tuntas

Pemerintah Yogyakarta berjanji segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para PKL Malioboro yang sudah pindah ke Teras Malioboro.


PHRI: Pesparawi Yogyakarta Memicu Perputaran Uang di Perhotelan Rp 20 Miliar

23 Juni 2022

PHRI: Pesparawi Yogyakarta Memicu Perputaran Uang di Perhotelan Rp 20 Miliar

Para peserta Pesparawi, official, keluarga, sampai para pendukung berdatangan dan menginap di hotel-hotel di Yogyakarta selama lebih dari sepekan.


Klenteng Poncowinatan, Klenteng Tertua di Yogyakarta Ulang Tahun ke-141

22 Juni 2022

Klenteng Poncowinatan, Klenteng Tertua di Yogyakarta Ulang Tahun ke-141

Klenteng Poncowinatan berdiri 141 tahun silam di atas tanah hibah Keraton Yogyakarta untuk masyarakat Tionghoa.


Kasus Dugaan Korupsi Haryadi Suyuti Mempengaruhi Investasi Pariwisata Yogyakarta

14 Juni 2022

Kasus Dugaan Korupsi Haryadi Suyuti Mempengaruhi Investasi Pariwisata Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta sedang mengevaluasi izin pembangunan hotel atau bangunan lain yang sudah terbit menyusul dugaan korupsi Haryadi Suyuti.


Kasus Suap Haryadi Suyuti, Cerita Warga Yogya Soal Tembok Apartemen 40 Meter

4 Juni 2022

Kasus Suap Haryadi Suyuti, Cerita Warga Yogya Soal Tembok Apartemen 40 Meter

Warga Yogyakarta mulai angkat bicara soal pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang membuat eks Wali Kota Haryadi Suyuti ditangkap KPK.


Selain Haryadi Suyuti, KPK Juga Tangkap Dua Kepala Dinas Kota Yogyakarta

3 Juni 2022

Selain Haryadi Suyuti, KPK Juga Tangkap Dua Kepala Dinas Kota Yogyakarta

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi belum mengetahui persis dugaan suap perizinan yang menjerat Haryadi Suyuti.