Tiga Obligor BLBI Siap Bayar Utang

Reporter

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dikawal petugas setibanya di gedung KPK untuk diperiksa oleh penyidik terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jakarta, 2 Mei 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Vicentius Sonny Loho, mengatakan tiga obligor yang terkait dengan perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berencana membayar utang mereka.

"Tiga perusahaan sudah beresin, kok. Mereka ada yang mau bayar," kata Sonny di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017. Namun ia tak membeberkan identitas ketiga obligor dan jumlah utang mereka. Sonny mengaku lupa rincian detil dari ketiganya.

Kementerian Keuangan saat ini menangani 22 obligor yang terkait dengan BLBI. Jumlah piutang dari mereka mencapai Rp 31 triliun.

Sonny mengatakan obligor dapat membayar utangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai penagih utang negara. Ia mengatakan KPKNL saat ini tersebar di tiga lokasi di Jakarta sehingga mudah diakses.

Baca:
Kasus Korupsi BLBI, KPK: Kerugian Negara Rp 3,7 Triliun
Kasus BLBI, KPK Tetapkan Syafruddin A. Tumenggung Jadi Tersangka

Menurut dia, pemerintah memberikan kemudahan pembayaran utang yaitu dengan cicilan. Ia mengatakan pemerintah sudah bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengatasi obligor yang bandel. "Kalau bandel ya ke Kejaksaan dan Kepolisian," ujarnya.

Kasus BLBI kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasa Korupsi menaikkan status pemeriksaan perkara menjadi penyelidikan. Selama bertahun-tahun, kasus tersebut masih berstatus penyidikan. KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Simak:
KPK Teruskan Penyelidikan BLBI, Sudah Klarifikasi Kwik Kian Gie
Pengamat Hukum: Kasus BLBI Rumit, Semoga KPK Bisa Tuntaskan

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Syafruddin mengusulkan SKL kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk disetujui. Ia diduga mengubah proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. Padahal hasil restrukturisasi menyebut baru Rp 1,1 triliun yang ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim, salah satu obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

VINDRY FLORENTIN






Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

1 hari lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

5 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

7 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

9 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

15 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

40 hari lalu

Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

Kemenkeu telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

47 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

48 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.


Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

49 hari lalu

Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang