Kuartal Pertama 2017, KKP Tangkap 106 Kapal Ikan Asing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 1 April 2017. Proses penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Gubernur Maluku Said Assagaff. ANTARAFOTO

    Warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 1 April 2017. Proses penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Gubernur Maluku Said Assagaff. ANTARAFOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama Satgas 115, Polair dan TNI AL, serta jajaran pemerintah lainnya, telah berhasil menangkap 106 kapal ikan asing selama periode Januari – April 2017.

    Penangkapan tersebut diperoleh dari hasil penangkapan TNI sebanyak 37 kapal, Satpolair 12 kapal dan Ditjen PSDKP-KKP sebanyak 57 kapal yang terdiri dari 3 kapal Malaysia, 4 kapal Filipina dan 50 kapal Vietnam.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ini merupakan jumlah yang paling banyak di periode yang sama, jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Ternyata kita mendapatkan pencurian ikan ini makin luar biasa banyaknya. Bahkan mungkin bila dihitung per semester, per tri wulan, per kuartal tahun 2017 ini terbanyak daripada tahun lalu,” ujar Menteri Susi dalam Konferensi Pers yang diadakan di Rumah Dinasnya, Komplek Widya Candra, Jakarta Selatan, Jumat, 21 April 2017.

    Baca: Kementerian Kelautan Tangkap 17 Kapal Ikan Asing Ilegal

    Menteri Susi berharap koordinasi antar lembaga pemerintah, dapat diteruskan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara. Seperti salah satunya adalah saat penyidikan kasus penemuan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia pada Jumat pagi di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal ini terbukti masuk di zona teritorial Indonesia karena personel TNI Al lebih dulu mengamankan seluruh anak buah kapal (ABK) di Tarempa dan Jemaja, Riau. Total ABK yang ditemukan saat penyelidikan berjumlah 20 orang, terdiri 16 Cina, 3 India dan 1 Malaysia.

    “Jadi ya kita berharap untuk kapal yang besar ini, kita bisa minta bantuan Interpol untuk bantu kita untuk menangkap kapal tersebut. Kapal ini bukan kapal ikan, tapi kapal yang bekerja mengambil BMKT (Benda Muatan Kapal yang Tenggelam),” kata Susi.

    Simak: Sempat Tertunda, 70 Kapal Ikan Asing Ilegal Ditenggelamkan April

    Wakil Kepala Staff Angkatan Laut (Wakasal) Laksda Achmad Taufiqoerrochman menambahkan, awalnya tim TNI AL melakukan patroli seperti biasanya. Namun pada pagi harinya, mereka menemukan kapal yang mencurigakan. TNI AL kemudian mengerahkan tim patroli tambahan dari Jemaja dengan jumlah awak empat orang menggunakan kapal perang.

    “Kemudian empat personil kami tadi naik, kami tanya dan sebagainya. Saat ditanya, mereka bilang nahkodanya sedang turun ke darat. Jadi yang dua puluhan itu kami tahan ke Jemaja dan Tarempa untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Achmad.

    Pengangkutan 20 ABK tersebut dibantu dengan kapal nelayan sekitar. Tim patroli pun meninggalkan kapal karena posisi jangkar sedang turun dan sudah tidak ada awak kapal yang berada di atas kapal tersebut. Saat ini kapal asing tersebut sedang dalam pemeriksaan. Menurut Menteri Susi, kapal tersebut diduga mengambil sisa kerangka Kapal Seven Skies milik Swedia dan kapal Igara Skies milik Jepang.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.