Bank Dunia: Rumitnya Aturan di Indonesia Hambat Perdagangan Jasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves (kanan) dan Acting Lead Economist, Hans Anand Beck saat Memberikan Keterangan Pers di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Tempo/Tongam sinambela

    Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves (kanan) dan Acting Lead Economist, Hans Anand Beck saat Memberikan Keterangan Pers di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Tempo/Tongam sinambela

    TEMPO.COJakarta - Bank Dunia menyatakan Indonesia perlu mengurangi hambatan pada sektor jasa untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Mengingat permintaan jasa di Indonesia lebih banyak dibanding sebagian besar sektor lain. 

    "Meski demikian, Indonesia memiliki beberapa peraturan ketat yang paling menghambat perdagangan jasa," ucap Acting Lead Economist Bank Dunia, Hans Anand Beck, di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.

    Baca: Bank Dunia Kucurkan 100 Juta Dolar AS Bagi Pemerintah Daerah

    Hans menyatakan hambatan membuat produktivitas di bidang jasa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hambatan tersebut juga menjadi faktor rendahnya produktivitas sektor manufaktur. Sebab, sektor jasa berkontribusi untuk memproduksi barang-barang manufaktur.

    Baca: Sri Mulyani ke Kantor Luhut, Bahas Rapat IMF dan Bank Dunia

    Menurut Hans, hambatan di perdagangan jasa merugikan pertumbuhan produktivitas sektor-sektor ekonomi lain. Sebab, jasa menjadi input penting bagi produksi industri. 
    "Sudah saatnya mengkaji ulang hambatan kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa untuk memastikan Indonesia memberi layanan jasa berkualitas yang bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan," katanya.

    Baca: Tekan Dwelling Time Jadi 2 Hari, Ini 3 Langkah INSW 

    Menurut data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia termasuk negara dengan hambatan terbanyak dalam perdagangan jasa. Untuk menekan biaya logistik, sejatinya pemerintah sedang menyiapkan dan menyempurnakan rancangan paket kebijakan ekonomi jilid XV tentang logistik. 

    Fokus kebijakan ini adalah untuk menekan biaya logistik antara lain mengatur elemen penyedia jasa logistik, infrastruktur, dan pusat distribusi. "Bukan hal yang mudah, tapi kami yakini ini akan turun," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

    Lukita mengatakan latar belakang dari kebijakan ini adalah biaya logistik yang tinggi di Indonesia, juga kinerja pelabuhan yang belum optimal, termasuk ihwal dwelling time. "Kami akan mempercepat itu," katanya.

    TONGAM SINAMBELA | ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peranan Penting Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah

    Orang tua mempunyai peranan yang besar saat dilaksanakannya kegiatan belajar dari rumah.