15 Kementerian/Lembaga Ini Pengelola Anggaran Terbaik 2016

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan nama gedung utama kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak menjadi Gedung Marie Muhammad didampingi istri Marie Muhammad, Ayu Resmayati, 19 Januari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan nama gedung utama kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak menjadi Gedung Marie Muhammad didampingi istri Marie Muhammad, Ayu Resmayati, 19 Januari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada 15 kementerian/lembaga (K/L) dengan kinerja pengelolaan anggaran terbaik sepanjang 2016 lalu. Penyerahan apresiasi itu dilakukan di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 2017, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.

    "Ada 11 kriteria dalam penilaian ini di antaranya penyerapan anggaran, akurasi pencairan dana, ketertiban dalam penyampaian data kontrak, dan frekuensi revisi DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran)," ujar Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.

    Baca: Strategi Pemerintah Terbitkan Euro Bonds

    5 Terbaik untuk Pagu Anggaran Di Atas Rp 10 Triliun:
    1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
    2. Kementerian Keuangan
    3. Kepolisian RI
    4. Kementerian Pertanian
    5. Kementerian Sosial.

    5 Terbaik untuk Pagu Anggaran Antara Rp 2,5-10 Triliun:
    1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
    2. Badan Pusat Statistik (BPS)
    3. Badan Narkotika Nasional (BNN)
    4. Kementerian Perindustrian
    5. Mahkamah Agung (MA).

    5 Terbaik untuk Alokasi Pagu Anggaran Di Bawah Rp 2,5 Triliun:
    1. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
    2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
    3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    4. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
    5. Badan SAR Nasional (Basarnas).

    Baca: Arab Saudi Defisit, RI Terbitkan Obligasi Syariah Dolar AS

    Sri Mulyani menuturkan kementerian/lembaga yang tertib dan memenuhi indikator itu perlu mendapatkan apresiasi khusus. "Karena kalau yang banyak revisi berarti perencanaannya kurang baik, kalau sering meminta dispensasi berarti ada yang tidak akurat."

    Namun, Sri Mulyani berujar kementerian/lembaga yang belum masuk dalam daftar tersebut, belum tentu tidak mengelola anggaran dengan baik. "Saya memahami ada yang anggarannya besar sehingga kompleksitasnya juga lebih besar," ucapnya.

    Sri Mulyani menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga agar tetap berupaya mengelola anggaran sebaik mungkin sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. "Saya tidak ingin kalau anggaran kecil lalu anda boleh seenaknya sendiri, kemudian kalau anggaran anda besar jangan jadi excuse sulit menjadi lebih baik."

    Baca: Di Pertemuan G20, RI akan Bahas Perppu Pertukaran Informasi

    Sri Mulyani menuturkan pemerintah ke depan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran, demi menciptaman masyarakat yang adil dan makmur. Target perekonomian yang harus dicapai tahun ini yaitu pertumbuhan ekonomi di atas 5,1 persen, kemiskinan turun dari posisi saat ini 10,7 persen, penurunan gini rasio dan tingkat pengangguran.

    "Di mana pun mereka lahir, bersekolah, dan bekerja mereka harus merasakan tanah air Indonesia, negara harus hadir," kata dia. Menurut Sri Mulyani, peranan kementerian/lembaga menjadi sangat penting untuk merealisasikannya.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.