Kepemilikan Saham Asing di Perusahaan Asuransi Akan Dibatasi  

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama (kiri kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta, 3 Februari 2017. Sri Mulyani menyatakan, berdasarkan hasil rapat, KSSK menyimpulkan kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan IV 2016 dalam kondisi normal. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengusulkan pembatasan kepemilikan saham asing di perusahaan perasuransian. Kepemilikan asing melalui penyertaan langsung dibatasi maksimal 80 persen.

Baca: Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Mulai Dibangun Bulan Depan

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Isa Rachmatarwata, mengatakan aturan tersebut berlaku bagi perusahaan perasuransian yang porsi kepemilikan asingnya belum melampaui 80 persen. “Demikian juga untuk perusahaan yang baru,” kata dia di DPR, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017.

Baca: Garuda Potong Komisi Agen Travel Mulai 15 April

Dalam PP Nomor 63 Tahun 1999, kepemilikan saham asing melalui penyertaan langsung maksimal hanya 80 persen. Namun dalam Pasal 10 A disebutkan perusahaan dimungkinkan mengubah kepemilikan melampaui batas kepemilikan. Sejak aturan tersebut berlaku, pemerintah mencatat ada beberapa perusahaan perasuransian yang memiliki saham asing melebihi 80 persen.

Isa mengatakan perusahaan yang sudah melewati batas kepemilikan saham tetap akan diminta mengikut aturan, tapi ia memastikan perubahan kepemilikan tidak akan diwajibkan seketika. Menurut Isa, perubahan akan menyesuaikan secara bertahap setiap terjadi penambahan modal sesuai kebutuhan pengembangan perusahaan.

Dalam ketentuan penambahan modal, pemerintah mengusulkan porsi investor asing maksimal 80 persen. “Dengan ketentuan ini, kepemilikan asing akan terdelusi bertahap sehingga mendekati 80 persen,” kata Isa.

Pembatasan tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Batas Kepemilikan Badan Hukum Asing dalam Perusahaan Perasuransian. RPP juga akan mencantumkan kriteria badan hukum asing yang bisa menjadi pemilik perusahaan perasuransian. Salah satu syaratnya adalah perusahaan harus memiliki modal setidaknya lima kali dari jumlah penyertaan langsung.

VINDRY FLORENTIN







OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

15 jam lalu

OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

OJK blak-blakan menjelaskan perkembangan terakhir soal penanganan masalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Seperti apa penjelasannya?


Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

1 hari lalu

Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

Sektor manufaktur nasional konsisten ekspansif selama 17 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal 2023 ini meningkat.


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

2 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

6 hari lalu

Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri.


Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

6 hari lalu

Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

Kemenkeu menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp 15 triliun.


Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

9 hari lalu

Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebut sektor perumahan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

9 hari lalu

Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,582 triliun kepada Kemenperin untuk menjalankan programnya.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

9 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

9 hari lalu

Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022.


Dua Mobil Kementerian Tabrakan Beruntun di Tol JORR, Begini Ceritanya

11 hari lalu

Dua Mobil Kementerian Tabrakan Beruntun di Tol JORR, Begini Ceritanya

Tidak ada korban jiwa dalam tabrakan beruntun di Jalan Tol JORR tersebut. Mobil penyebab kecelakaan kabur.