Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, 29 November 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, 29 November 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menata pulau-pulau kecil di Indonesia. Penataan juga difokuskan di pulau terluar.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia akan mendaftarkan 1.106 pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seluruh pulau tersebut masih belum diberi nama. "Kami harapkan presiden bisa mendaftarkan dan memberi nama untuk pulau tersebut," kata Susi   di kantornya, Selasa, 17 Januari 2017.

    Baca Juga: Kenapa Luhut Buka Peluang Asing Kelola Pulau? 

    Pemerintah juga sedang menyiapkan Hak Pakai Lahan (HPL) atas 111 pulau terluar. "Sesegera mungkin agar tidak ada kemungkinan pulau tersebut dikuasai asing atau perorangan," ucap Susi.

    Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara. Dari 70 persen kepemilikan swasta tersebut, 30 persen di antaranya harus dialokasikan untuk wilayah hijau atau wilayah publik.

    Susi menambahkan penataan tersebut untuk memastikan kedaulatan negara terjaga. Dengan penataan, pulau-pulau tersebut juga bisa dihitung sebagai aset negara. Penambahan aset,  sama dengan bertambahnya kekayaan negara.

    Penataan pulau juga diharapkan bisa mencegah pemusnahan lingkungan atau budaya tertentu. Susi mengatakan setiap pulau memiliki keunikan sendiri. Tujuan lainnya ialah memastikan pulau tersebut tidak digunakan untuk kegiatan kriminal mulai dari illegal logging sampai penyelundupan narkotik.

    Baca: Perlu Peta Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengharapkan negara dapat memberikan nama kepada seluruh pulau di wilayah perairan Republik Indonesia.
    "Harapannya negaralah yang memberi nama pulau-pulau," kata Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

    Sejumlah pulau seperti di gugusan Kepulauan Seribu memang ada yang berubah nama, seperti Pulau Bidadari yang dahulunya disebut Pulau Sakit.

    Terkait pengembangan pulau-pulau kecil dan terluar, Brahmantya mengemukakan pihaknya mengharapkan sejumlah pihak juga bisa turut membantu mengembangkannya.

    Simak: Menteri Susi: Pembangunan 15 Pulau Terluar Bisa Cepat

    Dia mencontohkan untuk industri perikanan, diharapkan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus), serta untuk transportasi diharapkan dari PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta untuk kelancaran penyediaan BBM diharapkan dari Pertamina.

    VINDRY FLORENTIN|ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.