8 Taipan Tak Punya NPWP, Istana: Harus Dikejar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty di Kalibata City Square, Jakarta, 29 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

    Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty di Kalibata City Square, Jakarta, 29 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

    TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan Istana Kepresidenan telah mendengar laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal adanya delapan orang kaya Indonesia yang tidak memiliki NPWP ataupun mengikuti tax amnesty. Menurut Pramono, hal itu akan ditangani.

    ”Siapa pun yang prominent, tidak punya NPWP, harus dikejar,” ujar Pramono saat ditemui di kantornya di Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Desember 2016.

    Baca: Jokowi Belum Puas dengan Hasil Tax Amnesty

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan, delapan orang kaya Indonesia yang tidak memiliki NPWP tersebut masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes dan Globe Asia pada 2015. Ia tidak menyebutkan siapa namanya, tapi memastikan nama itu ada.

    Dalam nama yang beredar, disebutkan kedelapan orang itu adalah Rudi Hartono dan Michael Hartono (keduanya pemilik perusahaan rokok Djarum dan BCA), Low Tuck Kwong (pendiri Bayan Resources di bidang Tambang Batu Bara), Martua Sitorus (pendiri Wilmar Internasional), Peter Sondakh (pendiri PT Rajawali Corporation), Sri Prakash Lohia (pendiri Indorama Corporation), serta Kiki Barki (pengusaha batu bara).

    Baca: Ke Bali, Jokowi Urus Tax Amnesty dan Nobar Piala AFF

    Pramono Anung mengatakan kedelapan nama yang beredar itu juga tidak benar. Ia mengatakan daftar itu sebagai hoax atau kabar palsu.

    ”Itu hoax,” ujarnya singkat. Ia memastikan nama wajib pajak itu hanya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang tahu dan tidak akan dipublikasikan sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan.

    ISTMAN MP



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.