Jokowi Ingin Skema KUR Khusus Pertanian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat acara peresmian Pelabuhan Perikanan Untia di Makassar, 26 November 2016. Pelabuhan ini akan dikembangkan menjadi Industri perikanan dengan sarana  dan prasarana yang memadai. TEMPO/Iqbal Lubis

    Presiden Jokowi saat acara peresmian Pelabuhan Perikanan Untia di Makassar, 26 November 2016. Pelabuhan ini akan dikembangkan menjadi Industri perikanan dengan sarana dan prasarana yang memadai. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mencari solusi untuk meningkatkan akses permodalan bagi petani melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). Hal ini untuk merealisasikan rencananya perihal optimalisasi lahan pertanian di Indonesia yang masih kurang.

    Salah satu yang Jokowi bayangkan adalah skema khusus alokasi KUR di sektor pertanian. "Dengan cara ini (modal bertambah), kita bisa mengoptimalkan lahan pertanian yang ada," ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang di gelar di Istana Kepresidenan, Selasa, 6 Desember 2016.

    Presiden Joko Widodo menjelaskan, skema khusus itu seharusnya didasarkan pada karakterisitk sektor pertanian. Dengan kata lain, mengacu pada komoditas yang menjadi prioritas. Berbeda dengan yang ada sekarang, skema KUR masih bersifat umum.

    Jokowi menjelaskan, dengan skema yang ada sekarang, penyalur KUR kepada petani tergolong rendah. Informasi yang ia dapat hingga 31 Juli 2016, penyaluran KUR sebesar 68 persen adalah pada sektor besar dan eceran sementara KUR yang disalurkan untuk sektor pertanian dan kehutanan hanya 15 persen.

    Untuk tahun 2017, target alokasi KUR dipertahankan pada angka Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun. “Saya minta ada skema khusus untuk alokasinya yang ke sektor pertanian," ujar Presiden Joko Widodo.

    Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menyatakan bahwa skema khusus itu akan segera dibahas dan dirumuskan dengan lembaga terkait. Hal itu untuk memastikan skema yang ada benar-benar pas dengan karakteristik sektor pertanian.

    Muliaman menyebutkan, kredit di sektor pertanian selama ini tidak langsung terihat hasilnya. “Berbeda dengan kredit ke pedagang yang langsung ada hasilnya. Pertanian harus ada masa jedanya untuk mencicil (grace period), terus juga harus bersifat investasi (bukan modal kerja)," ujarnya.

    Skema yang diusulkan Presiden Joko Widodo, menurut Muliaman, bisa diterapkan pada penyaluran KUR 2017, Namun, lembaga terkait harus memastikan dahulu skema yang diminta Presiden Joko Widodo siap akhir tahun ini dan hal itu tak gampang. "Kan harus dibuat (kategorisasi petani) beberapa komditas. Karakteristiknya beda-beda," ujar Muliaman.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.