APBN 2017 Disusun dengan Pertimbangkan Risiko

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberiksan paparan disaksikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Jaksa Agung M Prasetyo (tengah) disela menghadiri acara pembukaan Rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga membahas tata laksana benda sitaan dan barang rampasan negara di Jakarta, 21 November 2016. Rakor tersebut digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menkeu Sri Mulyani memberiksan paparan disaksikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Jaksa Agung M Prasetyo (tengah) disela menghadiri acara pembukaan Rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga membahas tata laksana benda sitaan dan barang rampasan negara di Jakarta, 21 November 2016. Rakor tersebut digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyusunan APBN 2017 telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi tantangan domestik maupun global.

    "Dari sisi makro kita bisa menciptakan optimisme namun juga menjaga kehati-hatian agar tidak terpengaruh dengan ketidakpastian lingkungan global," kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum di Jakarta, Kamis, 24 November 2016.

    Sri Mulyani menambahkan penyusunan APBN 2017 dengan mempertimbangkan berbagai risiko itu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi sumber daya manusia dan infrastruktur serta menjaga produktivitas.

    "Kita memang menetapkan asumsi dalam APBN 2017 dengan hati-hati karena temanya kita ingin membentuk APBN yang kredibel, efektif dan mendukung kegiatan ekonomi sesuai RPJMN," ujarnya.

    Untuk itu, sebagai upaya menjaga optimisme tersebut, APBN 2017 berisi target penerimaan negara yang lebih realistis dengan proyeksi kondisi perekonomian domestik maupun global pada tahun depan.

    "Pendapatan negara dari pajak cukup hati-hati karena tiga tahun berturut-turut realisasi penerimaan jauh lebih rendah dari targetnya dan ini bisa menimbulkan akibat di tahun fiskal serta sinyal yang tidak baik," kata Sri Mulyani.

    Selain itu, postur belanja negara juga disusun dengan fokus utama kepada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar dialokasikan melalui postur transfer ke daerah dan dana desa.

    "Kualitas belanja menjadi prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yaitu melalui penciptaan kesempatan kerja serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan," ujarnya.

    Sri Mulyani memastikan APBN 2017 bukan merupakan satu-satunya instrumen untuk mendorong pembangunan, karena juga dibutuhkan peran investasi swasta di sektor tertentu yang tidak dimungkinkan adanya peran pemerintah.

    Melalui postur pendapatan dan belanja negara yang lebih realistis tersebut, maka defisit anggaran tahun depan ditetapkan sebesar 2,4 persen, yang dalam kondisi saat ini masih merupakan angka yang relatif aman.

    "Kita perkirakan defisit 2,4 persen. Itu cukup hati-hati dan sesuai dengan keinginan untuk menjaga momentum serta sentimen pasar, yang psikologinya tidak pasti, apalagi negara-negara besar saat ini mengalami perubahan politik cukup besar," ujarnya.

    Dengan postur APBN 2017 yang terjaga dan disusun secara hati-hati, pemerintah bisa berharap optimisme perbaikan kinerja ekonomi dapat mulai terjadi dan perekonomian dapat tumbuh sesuai potensinya, meski kondisi global masih diliputi ketidakpastian.

    Pemerintah dalam APBN 2017 menetapkan postur pendapatan negara sebesar Rp1.750,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.080,4 triliun dengan defisit anggaran mencapai Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen dari PDB.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.