Ini Tiga Arah Kebijakan BI di 2017

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) saat menghadiri acara peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, 18 November 2016. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) saat menghadiri acara peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, 18 November 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyiapkan sejumlah pandangan dan tiga arah kebijakan di tahun depan. Hal ini disampaikan Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dalam pertemuan tahunan BI yang mengambil tema "Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliansi".

    Kebijakan pertama BI akan memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging di 2017. Kedua, BI akan melakukan optimalisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter secara bertahap menggantikan Surat Berharga Bank Indonesia (SBI).

    "Ketiga, dalam kebijakan nilai tukar akan ditempuh secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamentalnya," kata Agus, di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa, 22 November 2016.

    Agus menjelaskan BI juga akan terus melakukan upaya pengembangan dan pendalaman pasar uang, yaitu dengan memperluas cakupan kepada rumah tungga, korporasi, dan korporasi non keuangan.

    Selanjutnya, dalam kerangka pencegahan krisis keuangan BI akan segera menyempurnakan perangkat protokol manajemen krisis untuk menjalankan fungsi BI sebagai lender of the last resort.

    Terkait dengan perkembangan ekonomi syariah, BI berkomitmen untuk mengintegrasikan ekonomi syariah komersial dan ekonomi syariah sosial. "Kami ingin berbagai lapisan bisa dijangkau dengan integrasi ini," katanya.

    Untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), BI berkomitmen mendorong pengembangannya dalam membantu peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Upaya itu dituangkan dengan mendorong peran intermediasi perbankan pada UMKM dan mendorong kapasitas ekonomi UMKM.

    Agus berujar sistem pembayaran ke depan juga akan diperkuat dengan infrastruktur yang mendorong inklusi keuangan. "Termasuk di dalamnya memastikan fintech office berjalan efektif dan produktif," ucapnya.

    Selanjutnya adalah mempercepat pembentukan lembaga untuk standar nasional identifikasi chip kartu transaksi, akselerasi national payment gateway yang kini sudah masuk dalam uji konsep.

    BI memperkirakan tahun depan perekonomian masih akan kondusif. Pertumbuhan ekonomi di 2017 diperkirakan berada di kisaran 5-5,4 persen. "Hal ini utamanya ditopang dalam perekonomian domestik," ujar Agus.

    Inflasi juga diperkirakan akan berada di kisaran 4 plus minus 1 persen, pertumbuhan kredit sebesar 10-12 persen, dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9-11 persen. "Defisit transaksi berjalan (CAD) walau meningkat tapi tetap dijaga di bawah 3 persen selalu meningkat," ucapnya.

    Sementara itu, untuk jangka panjang pertumbuhan ekonomi di 2018-2021 diprediksi berada di kisaran 5,9-6,3 persen.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Forbes: Ada Perempuan Indonesia yang Lebih Berpengaruh Daripada Sri Mulyani

    Berikut sosok sejumlah wanita Indonesia dalam daftar "The World's 100 Most Powerful Women 2020" versi Forbes. Salah satu perempuan itu Sri Mulyani.