Presiden Jamin Stok Beras Aman Sampai Tahun Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gudang Bulog/stok beras. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi gudang Bulog/stok beras. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjamin ketersediaan beras nasional hingga pertengahan tahun depan tercukupi tanpa melakukan importasi. Per akhir Oktober, stok beras nasional diklaim mencapai 1,98 juta ton.

    Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai memberikan arahan kepada pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Rabu (16 November 2016), di markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

    Presiden menuturkan hujan yang terus turun sepanjang tahun ini juga berkontribusi meningkatkan frekuensi dan produtivitas panen.

    "Perlu saya sampaikan di sini, kesiapan pangan kita sampai Mei 2017 aman. Kita diuntungkan kemarin sepanjang tahun ada hujan terus sehingga yang biasanya di daerah hanya panen sekali, bisa panen dua kali, yang biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali," kata Kepala Negara.

    Presiden menyebutkan, saat ini persoalan ketersediaan pangan telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pasalnya, kata Jokowi, banyak negara yang saat ini mengalami bencana sehingga mengganggu ketersediaan pangan.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan peningkatan hasil panen tidak terlepas dari peran benih-benih unggul yang digunakan para petani serta ketersediaan air yang terpenuhi.

    "Yang pertama, memang tahun ini air melimpah. Yang kedua, saya kira penggunaan-penggunaan benih-benih unggul ini juga memberikan hasil yang baik," ujarnya.

    Stok beras yang melimpah tersebut menyebabkan pemerintah berkebijakan untuk tidak mengimpor beras setidaknya hingga akhir tahun 2016 ini.

    "Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1.980 juta ton," kata Presiden.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.