Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Strategi RI Bila AS Batalkan Kerja Sama Trans Pasific

image-gnews
Ekspresi Presiden AS terpilih Donald Trump, saat berbicara pada malam pemilihan di Manhattan, New York, 9 November 2016. Trump memenangkan pemilu AS dengan electoral college votes 276.  REUTERS/Mike Segar
Ekspresi Presiden AS terpilih Donald Trump, saat berbicara pada malam pemilihan di Manhattan, New York, 9 November 2016. Trump memenangkan pemilu AS dengan electoral college votes 276. REUTERS/Mike Segar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, apabila Trans-Pacific Partnership dibatalkan oleh presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Cina akan mendapatkan manfaat perdagangan yang lebih besar. Dengan batalnya TPP, Cina akan memiliki akses pasar yang lebih luas.

"Bagi Indonesia, batalnya kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia tetap bisa bersaing dengan negara Asia lain di pasar AS, seperti Vietnam di komoditas perikanan dan Malaysia di komoditas sawit," kata Tjahya dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2017 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu, 16 November 2016.

Dengan kemungkinan batalnya TPP, menurut Tjahya, pemerintah terus akan menempuh berbagai strategi agar ekspor tetap meningkat.  Amerika Serikat  merupakan negara yang penting bagi Indonesia karena  pasar utama ekspor. "Dalam sepuluh tahun terakhir, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sekitar 11 persen," ujarnya.

Tjahya menambahkan tetap besarnya pangsa ekspor Indonesia ke AS sejak 2006 itu menunjukkan bahwa pemilihan Presiden AS pada 2008 dan 2012 lalu tidak berdampak signifikan bagi perdagangan antara Indonesia dan AS. "Struktur ekspor Indonesia juga relatif konstan, seperti ekspor tekstil, ekspor elektronik, ekspor alas kaki, dan lain sebagainya," katanya.

Baca Juga: BPS: Trump Menang, Ekspor Tetap Aman

Amerika Serikat menurut Tjahya, juga merupakan sumber utama bagi surplus perdagangan non migas Indonesia. Selama Januari-Agustus 2016, surplus neraca perdagangan Indonesia dan AS mencapai US$ 6,3 miliar. Perekonomian AS pada semester II juga mencapai 1,4 persen. Inflasi AS pun terkendali di angka 1,1 persen. "Kita tidak perlu khawatir dengan kebijakan AS ke depan."

Kondisi perekonomian AS, kata Tjahya, masih cukup baik sehingga dapat mendukung kinerja ekspor Indonesia ke AS. Perekonomian global pada 2017 yang diproyeksikan mencapai 3,4 persen pun diharapkan dapat mendongkrak ekspor. "Namun, kebijakan Trump yang protektif perlu diperhatikan bersama. Mungkin, ke depan anti dumping dan anti subsidi akan dihadapi," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus memantau kondisi pasar global setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Baca: Arab Saudi Beri Sinyal Tak Ada Tambahan Kuota Haji 2017

"Pertama, pandangan serta kebijakan ekonomi perdagangan dan investasi yang akan dilakukan Amerika," ucap Sri di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 November 2016. Sri berujar, Amerika merupakan pasar terbesar ekonomi dunia. Kebijakan yang diambil akan mempengaruhi hubungan negara dari sisi perdagangan dan investasi.

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan ialah terkait dengan isu perubahan iklim. Selama masa kampanye, Trump tidak menyertakan isu lingkungan dalam visi-misinya. Di bawah kepemimpinannya, Amerika bisa saja menghentikan rencana membiayai program perubahan iklim.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdangan Saling Kritik

28 menit lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan


Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

14 jam lalu

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif dan jajarannya melakukan konferensi pers di Ruang Rajawali, Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri


Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok

21 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dengan mengadopsi teknologi digital di industri rantai pasok


Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 hari lalu

Sri Mulyani memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.


Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

4 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.


KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

4 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono mewakili Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sesi I Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/APEC AMM) 2023 Plenary di San Francisco, Amerika Serikat (AS). (Dok. Kemendag)
KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik


Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

5 hari lalu

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kasan.
Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

10 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim (kiri) saat melihat produk UMKM dalam Pameran Mall to Mall Produk UMKM yang digelar di pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. ANTARA/Sinta Ambar
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar


Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

17 hari lalu

Petugas memeriksa barang bawaan calon penumpang pesawat yang telah dipindai menggunakan perangkat `X-ray Automated Tray Return System` di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa 3 September 2019. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai