BPJT Diminta Tiadakan Gerbang Tol Karang Tengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana lalu lintas yang lengang di lajur arteri dan tol dalam kota di ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, 3 Juli 2016. Sejumlah jalan raya dan protokol di ibukota Jakarta yang biasa dipadati kendaraan bermotor mulai lengang karena banyak warga yang sudah pulang kampung atau mudik untuk libur dan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1437 Hijriyah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

    Suasana lalu lintas yang lengang di lajur arteri dan tol dalam kota di ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, 3 Juli 2016. Sejumlah jalan raya dan protokol di ibukota Jakarta yang biasa dipadati kendaraan bermotor mulai lengang karena banyak warga yang sudah pulang kampung atau mudik untuk libur dan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1437 Hijriyah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), diminta untuk meniadakan gerbang tol Karang Tengah karena keberadaan gerbang tol tersebut dianggap penyebab utama macetnya jalur tol Jakarta-Merak.

    Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulah di Serang, Rabu2 November 2016 mengatakan, Banten sebagai penyangga ibu kota Jakarta kerapkali terganggu kemacetan panjang menjelang gerbang tol Karang Tengah, ketika dari arah Banten yang melalui jalan tol menuju Jakarta. Oleh karena itu, persoalan ini harus dicarikan solusinya oleh pemerintah.

    "Solusi jalan tol kita akan berembuk melalui surat Plt gubernur dan ditandangani stakeholders yang ada untuk diusulkan ke kementerian, agar gerbang tol itu dibuka saja. Teknisnya seperti apa, itu kan kewenangan kementerian," kata Asep Rahmatullah usai menghadiri acara Coffee Morning di Kejaksaaan Tinggi Banten bersama seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Banten.

    Sedangkan terkait penyesuaian tarif atas kebijakan penghilangan gerbang tol Karang Tengah tersebut, Asep mengaku tidak memahami secara teknisnya. Karena hal itu akan dibicarakan dengan berbagai pihak terkait melalui Kementerian PU atau Kementerian Perhubungan.

    "Yang jelas, mungkin kalo mau ke Jakarta poolnya seperti apa. Apakah di tol keluar aja bayarnya atau bayar dipintu masuk misalnya," kata Asep.

    Hal yang sama diungkapkan Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah, pihaknya sudah membuat surat ke BPJT dan telah ditindaklanjuti oleh BPJT perihal penghilangan gerbang tol Karang Tengah. Karena kebijakan ini dianggap efektif untuk mengatasi kemacetan di jalur tol Jakarta-Merak.

    "Kalau saya sudah menyampaikan dan sudah membuat surat ke BPJT Pusat. Nah ini kan tinggal ekskusinya neh, karena ini kan urusannya jalan nasional. Makanya, saya menyampaikan mudah-mudahnya melalui forum ini, agar Pak Plt Gubernur menyampaikan surat dan menekankan harus ada penanganan segera karena itu kan kemacetannya bisa puluhan kilometer," kata Arief.

    Bahkan Arif mengatakan, selain gerbang tol Karang Tengah, gerbang tol Cikupa juga hendaknya dihilangkan untuk pengendalian kemacetan di jalan tol. Apalagi berdasarkan informasi sebelumnya, BPJT sudah akan mengevaluasi dan pengkajian atas usulan tersebut untuk mengambil langkah-langkah terbaik.

    "BPJT pernah menyatakan statemen akan melakukan evaluasi kajian, tapi hasil kajian seperti apa kan perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan," katanya.

    Sementara itu Plt Gubernur Nata Irawan mengatakan pihaknya akan membicarakan persoalan jalan tol Jakarta-Merak tersebut. Bahkan pihaknya mengaku siap untuk membuat surat yang ditujukan ke kementerian PU melalui BPJT.

    "Ini kan baru pemikiran, tentu ada mekanisme, ada cara dan syarat yang harus dilampaui. Tidak bisa bicara seperti ini putus selesai. Nah itulah nanti yang barangkali saya bersama teman-teman kabupaten/kota dengan dukungan Pak Sekda yang mengetahui persoalan ini dari awal. Tentu kami akan menyurati BPJT," kata Nata Irawan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.