Indeks Performa Logistik Indonesia Masih Tertinggal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan indeks performa logistik Indonesia masih tertinggal, bahkan di kawasan ASEAN. Pemerintah pun terus menggenjot upaya pengembangan logistik.

    Berdasarkan survei Bank Dunia (World Bank), indeks performa logistik Indonesia berada di urutan ke-63 dari 160 negara. "Indonesia tertinggal dengan Singapura yang berada di urutan kelima," kata Sri Mulyani di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016. Negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, berada di urutan ke-32 dan Thailand ke-45.

    Menurut Sri Mulyani, indeks tersebut didasari kinerja logistik yang dipengaruhi oleh infrastruktur, bea cukai, international shipment, kualitas dan kompetensi logistik, serta tracking dan tracing. Berdasarkan survei tersebut, Indonesia memiliki nilai kecil di dua komponen, yaitu rendahnya pembangunan infrastruktur serta proses kepabeanan tata niaga ekspor dan impor yang masih harus diperbaiki.

    Sri Mulyani menambahkan, survei tersebut sangat berguna bagi Indonesia untuk mengambil langkah perbaikan, terutama di kepabeanan dan perizinan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengembangkan logistik ialah menciptakan hub logistik yang strategis dengan terus menggalakkan pembangunan pelabuhan dan pengembangan pusat logistik. "Tidak hanya untuk kepentingan nasional, tapi juga hub logistik regional Asia-Pasifik." 

    Baca: Indonesia Negara Terbesar Ketiga dalam Pembelian Pesawat

    Dia mengatakan kelancaran kebijakan tersebut bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas keberadaan infrastruktur yang memadai.

    Faktor lainnya adalah tumbuhnya sentra industri dan sentra logistik di wilayah Indonesia. Faktor ketiga adalah pertumbuhan industri transportasi laut, darat, dan udara untuk memenuhi kebutuhan transportasi logistik. Selain itu, layanan penerbangan rutin dan inland access yang efektif.

    Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah memberikan insentif dan regulasi fiskal untuk mengembangkan logistik. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang-barang keperluan pembangunan sarana umum.

    Pemerintah juga membangun pusat logistik berikat (PLB) untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, ada kebijakan fiskal untuk membangun sentra logistik melalui PLB, kawasan ekonomi khusus, serta fasilitas ekspor dengan memperhatikan kelebihan potensi daerah.

    Simak: Polri dan TNI Dapat Hibah Miliaran, Ini Penjelasan Ahok

    Dengan kebijakan instrumen fiskal APBN, kata Sri Mulyani, langkah tersebut menciptakan perkembangan industri pembuat kapal, kereta api, dan pesawat terbang. Kebijakan fiskal juga memberikan fasilitas PLB untuk maintenance perusahaan dari industri pesawat terbang.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.