Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tax Amnesty: Pemerintah Bentuk Tim untuk Petakan Basis Pajak

image-gnews
Menkeu Sri Mulyani (kiri), berbincang bersama para konglomerat Indonesia di sela-sela makan malam bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, 22 September 2016. Acara makan malam ini digelar untuk mengajak mereka mengikuti Tax amnesty. Dok.Setpres
Menkeu Sri Mulyani (kiri), berbincang bersama para konglomerat Indonesia di sela-sela makan malam bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, 22 September 2016. Acara makan malam ini digelar untuk mengajak mereka mengikuti Tax amnesty. Dok.Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  membentuk  tim untuk memetakan basis pajak dari data yang dilaporkan melalui program pengampunan pajak (tax amnesty).

Salah satu tugas tim yakni memetakan data dari harta  yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

"Tim kami juga akan mematakan sumber-sumber basis pajak baru berdasarkan surat pernyataan harta atau data yang sudah kami miliki untuk memberikan data yang komplit mengenai kekuatan perekonomian," ujar Sri dalam rapat bersama Komisi Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 September 2016.

Selain itu, menurut Sri, tim yang dibentuknya tersebut juga akan memetakan harta kekayaan dari data wajib pajak setelah program tax amnesty. "Demi memunculkan tradisi kepatuhan yang baru sehingga itu tidak hanya menjadi lampiran saja," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Baca Juga: Surya Paloh: Pengusaha Antusias Ikut Amnesti Pajak

Apabila harta yang dilampirkan dalam surat pernyataan harta oleh peserta tax amnesty adalah harta yang termasuk dalam sumber pendapatan, menurut Sri, harta tersebut akan menjadi sumber penerimaan penghasilan dari masing-masing wajib pajak tersebut. "Ini akan terlihat pada 2017."

Sri  menambahkan, ke depannya, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengawasan  dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. "Terutama bagi wajib pajak baru yang belum punya NPWP ataupun yang punya NPWP namun tidak pernah menyerahkan SPT," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi menyatakan melakukan perbagai upaya  untuk menggenjot penerimaan negara dari program tax amnesty. Salah satu upayanya adalah membuka layanan konsultasi via WhatsApp jalur pribadi alias japri.

Simak: Sindir Mario, Hotman Paris: Tukang Becak pun Sayang Anaknya

Dalam acara sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak kepada 1.500 wajib pajak dan 200 pemilik tenant di Senayan City, Kamis, 11 Agustus 2016, Ken mempersilakan para wajib pajak bertanya langsung kepadanya tentang tax amnesty.

"Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana tax amnesty, bisa WhatsApp saya. Ini nomornya (081310503747). Saya sendiri yang pegang," ucap Ken dalam pidatonya.

Ken mengatakan, tidak seperti layanan call center yang hanya sampai pukul 16.00 sore, fasilitas konsultasi via WhatsApp itu ia buka selama 24 jam, dan semua wajib pajak boleh memanfaatkannya. "Saya akan layani kalau saya enggak tidur. Call center cuma sampai jam 4 sore. Kalau saya, sampai jam 4 pagi."

ANGELINA ANJAR SAWITRI|GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

4 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

1 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.