Tax Amnesty: Pemerintah Bentuk Tim untuk Petakan Basis Pajak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani (kiri), berbincang bersama para konglomerat Indonesia di sela-sela makan malam bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, 22 September 2016. Acara makan malam ini digelar untuk mengajak mereka mengikuti Tax amnesty. Dok.Setpres

    Menkeu Sri Mulyani (kiri), berbincang bersama para konglomerat Indonesia di sela-sela makan malam bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, 22 September 2016. Acara makan malam ini digelar untuk mengajak mereka mengikuti Tax amnesty. Dok.Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  membentuk  tim untuk memetakan basis pajak dari data yang dilaporkan melalui program pengampunan pajak (tax amnesty).

    Salah satu tugas tim yakni memetakan data dari harta  yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

    "Tim kami juga akan mematakan sumber-sumber basis pajak baru berdasarkan surat pernyataan harta atau data yang sudah kami miliki untuk memberikan data yang komplit mengenai kekuatan perekonomian," ujar Sri dalam rapat bersama Komisi Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 September 2016.

    Selain itu, menurut Sri, tim yang dibentuknya tersebut juga akan memetakan harta kekayaan dari data wajib pajak setelah program tax amnesty. "Demi memunculkan tradisi kepatuhan yang baru sehingga itu tidak hanya menjadi lampiran saja," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

    Baca Juga: Surya Paloh: Pengusaha Antusias Ikut Amnesti Pajak

    Apabila harta yang dilampirkan dalam surat pernyataan harta oleh peserta tax amnesty adalah harta yang termasuk dalam sumber pendapatan, menurut Sri, harta tersebut akan menjadi sumber penerimaan penghasilan dari masing-masing wajib pajak tersebut. "Ini akan terlihat pada 2017."

    Sri  menambahkan, ke depannya, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengawasan  dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. "Terutama bagi wajib pajak baru yang belum punya NPWP ataupun yang punya NPWP namun tidak pernah menyerahkan SPT," katanya.

    Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi menyatakan melakukan perbagai upaya  untuk menggenjot penerimaan negara dari program tax amnesty. Salah satu upayanya adalah membuka layanan konsultasi via WhatsApp jalur pribadi alias japri.

    Simak: Sindir Mario, Hotman Paris: Tukang Becak pun Sayang Anaknya

    Dalam acara sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak kepada 1.500 wajib pajak dan 200 pemilik tenant di Senayan City, Kamis, 11 Agustus 2016, Ken mempersilakan para wajib pajak bertanya langsung kepadanya tentang tax amnesty.

    "Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana tax amnesty, bisa WhatsApp saya. Ini nomornya (081310503747). Saya sendiri yang pegang," ucap Ken dalam pidatonya.

    Ken mengatakan, tidak seperti layanan call center yang hanya sampai pukul 16.00 sore, fasilitas konsultasi via WhatsApp itu ia buka selama 24 jam, dan semua wajib pajak boleh memanfaatkannya. "Saya akan layani kalau saya enggak tidur. Call center cuma sampai jam 4 sore. Kalau saya, sampai jam 4 pagi."

    ANGELINA ANJAR SAWITRI|GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekaman 8 Menit 46 Detik Drama Kematian George Floyd

    Protes kematian George Floyd berkecamuk dari Minneapolis ke berbagai kota besar lainnya di AS. Garda Nasional dikerahkan. Trump ditandai oleh Twitter.