TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang mencari cara untuk memecahkan permasalahan lalu lintas di pintu keluar tol Brebes, Jawa Tengah, atau yang lebih dikenal dengan istilah Brebes Exit (Brexit). Salah satu cara yang ditempuh ialah melakukan rekayasa lalu lintas.
Rekayasa tersebut dilakukan dengan membatasi jumlah kendaraan yang akan masuk jalan bebas hambatan itu. Budi mengaku telah berkaca pada peristiwa kemacetan hebat saat arus mudik Lebaran 2016, yang saat itu tidak ada pembatasan jumlah kendaraan.
“Ini kan ada Idul Adha. Kami akan me-manage dari masukan beberapa stakeholder. Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas. Kami akan melakukan pengalihan lalu lintas sebelum mencapai ke situ (pintu keluar tol Brebes),” ujar Budi setelah melakukan rapat koordinasi di Kementerian Perhubungan, Kamis, 1 September 2016.
Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, serta Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah itu, mereka bersepakat memusatkan koordinasi soal penanganan lalu lintas di Markas Besar Kepolisian RI.
“Semua stakeholder yang berkaitan dengan lalu lintas akan berkantor di Mabes Polri,” ucap mantan Direktur PT Angkasa Pura II itu.
Budi mengakui, kapasitas pintu keluar tol Brebes terbatas. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan belum mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan outlet yang ada di sana. Karena itu, sebagai langkah awal, kementerian tersebut akan mengurangi kepadatan arus keluar sejak di Cikarang. Petugas akan melakukan rekayasa di mulut tol sebelum memasuki Brebes, sehingga supply kendaraan tidak menumpuk.
Untuk melaksanakan hal tersebut, pada Minggu, 4 September 2016, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Direktur Jenderal Pekerjaan Umum akan meninjau pintu keluar tol Brebes sebagai langkah awal sebelum kebijakan tersebut diterapkan. “Kami mau lihat. Kalau terjadi penumpukan, kami mesti cari jalan keluar seperti apa,” tutur Budi.
DESTRIANITA
