Realisasi APBN-P 2015 Capai 85,6 Persen dari Target  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jazilul Fawaid mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mencapai Rp 1.508 triliun atau 85,6 persen dari target. “Pendapatan negara ini diterima dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

    Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Jazilul juga membacakan beberapa item dari laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan APBN-P 2015. Dalam laporan itu disebutkan bahwa penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari target. "Pajak dalam negeri sebesar Rp 1.205,5 triliun dan pajak internasional mencapai Rp 34,9 triliun," tuturnya.

    “Adapun PNBP pada APBN-P 2015 mencapai Rp 255,6 triliun atau 90 persen dari target. Sedangkan penerimaan hibah pada APBN-P 2015 sebesar Rp 12 triliun atau 361,5 persen dari target,” ujar politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

    Belanja negara dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 1.806,5 triliun atau 91 persen dari APBN-P 2015. Belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 1.183,4 triliun. "Untuk transfer dana ke daerah dan dana desa mencapai Rp 623,1 triliun," kata Jazilul.

    Dalam APBN-P 2015 itu, defisit anggaran mencapai Rp 298,5 triliun atau 134,1 persen dari target. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit mencapai Rp 323,1 triliun. "Dengan begitu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 24,6 triliun. Adapun Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp 108 triliun," ucap Jazilul.

    Laporan keuangan pemerintah pusat 2015 tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jazilul mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kualitas LKPP yang masih mendapat opini WDP tersebut.

    Terkait dengan hal tersebut, Jazilul menyatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan penertiban aset serta inventarisasi aset dan juga legalisasi aset tetap. "Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas akuntansi berbasis akrual.”

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.