Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Realisasi APBN-P 2015 Capai 85,6 Persen dari Target  

image-gnews
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jazilul Fawaid mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mencapai Rp 1.508 triliun atau 85,6 persen dari target. “Pendapatan negara ini diterima dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Jazilul juga membacakan beberapa item dari laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan APBN-P 2015. Dalam laporan itu disebutkan bahwa penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari target. "Pajak dalam negeri sebesar Rp 1.205,5 triliun dan pajak internasional mencapai Rp 34,9 triliun," tuturnya.

“Adapun PNBP pada APBN-P 2015 mencapai Rp 255,6 triliun atau 90 persen dari target. Sedangkan penerimaan hibah pada APBN-P 2015 sebesar Rp 12 triliun atau 361,5 persen dari target,” ujar politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Belanja negara dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 1.806,5 triliun atau 91 persen dari APBN-P 2015. Belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 1.183,4 triliun. "Untuk transfer dana ke daerah dan dana desa mencapai Rp 623,1 triliun," kata Jazilul.

Dalam APBN-P 2015 itu, defisit anggaran mencapai Rp 298,5 triliun atau 134,1 persen dari target. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit mencapai Rp 323,1 triliun. "Dengan begitu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 24,6 triliun. Adapun Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp 108 triliun," ucap Jazilul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan keuangan pemerintah pusat 2015 tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jazilul mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kualitas LKPP yang masih mendapat opini WDP tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Jazilul menyatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan penertiban aset serta inventarisasi aset dan juga legalisasi aset tetap. "Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas akuntansi berbasis akrual.”

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

13 menit lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

21 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

4 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 jam lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

21 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

22 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.