BPS: Kesenjangan Ekonomi di Sulawesi Selatan Paling Buruk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proyek pembangunan jembatan terlihat di kawasan CPI, Makassar, 9 November 2015.  Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode Januari - September tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 1.011 proyek yang hingga kini baru terealisasi senilai US$8,93 miliar. TEMPO/Fahmi Ali

    Proyek pembangunan jembatan terlihat di kawasan CPI, Makassar, 9 November 2015. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode Januari - September tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 1.011 proyek yang hingga kini baru terealisasi senilai US$8,93 miliar. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka gini ratio nasional pada Maret 2016 sebesar 0,397. Sebanyak tujuh provinsi tercatat memiliki angka gini ratio yang lebih tinggi daripada rata-rata angka nasional.

    Kepala BPS Suryamin mengatakan tujuh provinsi tersebut antara lain Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. “Gini ratio tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan,” ucapnya di kantor BPS, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016. Gini ratio Sulawesi Selatan pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,426 atau lebih tinggi 0,029 daripada rasio nasional.

    Suryamin berujar, tingginya gini ratio di Sulawesi Selatan disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antara di daerah pedesaan dan perkotaan Sulawesi Selatan. “Pertumbuhan di desa tidak secepat di kota,” tuturnya. Di daerah perkotaan Sulawesi Selatan, gini ratio sebesar 0,407, sementara di pedesaan sebesar 0,367.

    Selain melebihi rasio nasional, gini ratio Sulawesi Selatan Maret 2016 meningkat dibanding Maret 2015 dan September 2015. Gini ratio pada Maret 2015 sebesar 0,424 dan September 2015 0,404.

    Provinsi lain yang juga melebihi rasio nasional ialah Yogyakarta. Gini ratio Yogyakarta mencapai 0,420, stagnan sejak September 2015. Sedangkan gini ratio Gorontalo mencapai 0,419. Angkanya meningkat dibanding September 2015 sebesar 0,401. Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat memiliki gini ratio sebesar 0,402, naik dari September 2015 sebesar 0,381.

    Sedangkan provinsi lain, yaitu Jawa Barat, tercatat memiliki gini ratio sebesar 0,413. Gini ratio provinsi tersebut menurun jika dibanding September 2015 sebesar 0,426. Gini ratio Jakarta sebesar 0,411, menurun dari September 2015 sebesar 0,421. Sedangkan Jawa Timur memiliki gini ratio sebesar 0,402, naik dari September 2015 sebesar 0,403.

    Suryamin menuturkan penyebab tingginya gini ratio di wilayah tersebut sama dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan. “Ada perbedaan kecepatan pertumbuhan di pedesaan dengan perkotaan,” ujarnya.

    Sedangkan provinsi yang memiliki gini ratio terendah ialah Bangka Belitung. Gini ratio di provinsi tersebut sebesar 0,275 atau lebih rendah 0,122 poin dari rasio nasional. “Artinya, pertumbuhan di provinsi tersebut lebih merata,” ucap Suryamin.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.