Luhut Pandjaitan Rencanakan Ubah Daftar Negatif Investasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan usai acara serah terima jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya di Gedung BPPT, Jakarta, 28 Juli 2016. Luhut Binsar Panjdaitan yang semula menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan jabatan Menko Maritim Rizal Ramli dari hasil Reshuffle Kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/Frannoto

    Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan usai acara serah terima jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya di Gedung BPPT, Jakarta, 28 Juli 2016. Luhut Binsar Panjdaitan yang semula menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan jabatan Menko Maritim Rizal Ramli dari hasil Reshuffle Kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyiratkan keinginan mengubah aturan daftar negatif investasi (DNI) demi mengakomodasi investor asing untuk masuk mengelola perikanan Natuna.

    Seusai rapat koordinasi dengan jajaran kementerian-kementerian di bawah koordinasinya, Selasa (2 Agustus 2016), Luhut mengatakan akan membuka usaha perikanan tangkap dan budidaya bagi penanaman modal asing.

    "Kan negative list-nya kita yang buat. Kalau perlu kita ubah, kita ubah," tegasnya.

    Menurutnya, keran investasi bagi asing itu tidak harus dibuka lebar dengan kepemilikan dominan, tetapi bisa dalam bentuk usaha patungan (joint venture).

    Padahal, dalam Peraturan Presiden No 39/2014 yang mengatur DNI, usaha perikanan tangkap sama sekali tertutup bagi investasi asing.

    Usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 30 gros ton (GT) di wilayah perairan sampai dengan 12 mil dan usaha pengolahan hasil perikanan dari penangkapan ikan di perairan umum hanya dicadangkan untuk UKM dan koperasi.

    Demikian pula dengan usaha perikanan tangkap menggunakan kapal berukuran di atas 30 GT di wilayah perairan di atas 12 mil yang hanya diperbolehkan bagi modal dalam negeri 100%.

    Investasi asing hanya diperbolehkan untuk usaha perikanan tangkap menggunakan kapal berukuran 100 GT atau lebih besar di wilayah penangkapan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas, tetapi dengan perizinan khusus dari menteri kelautan dan perikanan.

    Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam beberapa kali kesempatan menegaskan tak akan membuka kesempatan bagi investasi asing untuk ikut mengelola Natuna.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.