Menteri Sudirman-Darmin Rapat Bahas Divestasi Freeport

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said meninjau Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali yang berlokasi di Gardu Induk Gandul, Cinere, Depok, 3 Juli 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said meninjau Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali yang berlokasi di Gardu Induk Gandul, Cinere, Depok, 3 Juli 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hari ini, Rabu, 20 Juli 2016. Sudirman mengaku akan membicarakan masalah divestasi saham PT Freeport Indonesia dengan Darmin.

    "Kemarin, ada rapat di Kantor Presiden. Kami diminta melihat secara keseluruhan peluang investasi, termasuk Freeport. Makanya saya mau diskusi dulu dengan Pak Menko (Darmin)," ucap Sudirman saat dicegat wartawan sebelum rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat.

    Saat ditanyai, apakah pemerintah akan mempertimbangkan mengambil penawaran divestasi saham perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak di Papua tersebut, Sudirman enggan menjawabnya. "Ini lagi mau dibahas," ujar Sudirman singkat sembari masuk lift menuju ruangan Darmin.

    Oktober lalu, PT Freeport Indonesia telah mengajukan divestasi saham sebesar 10,64 persen. Sesuai dengan prosedur, divestasi saham tersebut ditawarkan lebih dulu kepada pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat tak membeli saham itu dalam 90 hari sejak penawaran, saham tersebut akan ditawarkan kepada pemerintah daerah.

    Apabila pemerintah daerah juga tidak membeli saham itu dalam 60 hari, saham Freeport akan ditawarkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) ataupun badan usaha milik daerah (BUMD). Bila BUMN ataupun BUMD juga tak berminat, proses divestasi saham akan diulang kembali pada tahun berikutnya.

    Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk, PT Inalum, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk dikabarkan tertarik membeli saham Freeport tersebut. Mereka pun telah menyiapkan skema untuk mengambil alih saham itu dan membentuk induk korporasi atau special purpose vehicle (SPV). SPV BUMN tersebut mengaku siap dengan ekuitas US$ 510 juta.

    Pada awal April lalu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot menuturkan penetapan harga divestasi saham PT Freeport Indonesia belum rampung. Hingga kini, pemerintah masih mengkaji soal harga pembelian divestasi saham sebesar 10,64 persen tersebut.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.