TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pejabat menggenjot pemanfaatan sektor perikanan di Natuna, Kepulauan Riau, karena baru 8,9 persen yang dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki.
"Perikanan di Natuna hanya 8,9 persen dari potensi yang kita miliki. Ini perlu dipercepat lagi sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna di kantor Presiden di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.
Menurut Presiden, rapat terbatas itu merupakan kelanjutan dari kunjungan dan rapat yang diadakan di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di Laut China Selatan, pekan lalu. "Dalam ratas tersebut, sudah saya sampaikan untuk fokus yang ingin kita kerjakan di sana. Pertama, yang berkaitan dengan industri perikanan. Kedua, yang berkaitan dengan industri migas. Dan ketiga, yang berkaitan dengan pertahanan," ujarnya.
Terkait dengan potensi minyak dan gas di Natuna, Presiden juga meminta segera dilakukan usaha agar cepat diproduksi semua. Presiden mengungkapkan, potensi migas di Natuna dari 16 blok migas yang ada, baru lima blok yang produksi, sementara tujuh blok masih dalam tahap eksplorasi dan empat blok masih dalam proses terminasi.
"Untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita di Natuna sebagai wilayah terdepan, di dalam rapat terbatas yang lalu telah memerintahkan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dan Bakamla, agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna," tutur Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta jajarannya segera membangun beberapa infrastruktur di Natuna.
ANTARA
