Terkait Tax Amnesty, DPR Minta 2 Versi RAPBNP 2016

Reporter

Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah menyajikan dua Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016. Dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah seharusnya memisahkan RAPBNP dengan asumsi tax amnesty dan tanpa asumsi pengampunan pajak.

"Mestinya dari sisi penyajian dipisahkan. Undang-Undangnya kan belum sah. Mestinya dibuat postur APBNP yang memasukkan hasil tax amnesty dan yang tidak memasukkan hasil tax amnesty agar  kelihatan dan bisa dicari solusinya seperti apa," kata Supit seusai rapat anggaran dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Baca Juga: BI Menilai Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5-5,2 Persen

Supit berujar, RAPBNP 2016 banyak memiliki kelemahan. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam rancangan itu terlalu optimistis. "Inflasi, saya kira, walaupun pengendalian inflasi belum kelihatan, realisasinya cenderung menurun. Jadi bisa di situ, karena realisasi menurun," tuturnya.

Selain itu, menurut Supit, asumsi nilai tukar rupiah di angka Rp 13.500 juga masih sangat optimistis. "Mungkin di Rp 13.600 lebih soft. Pergerakan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini  mengalami pelemahan. Itu saja belum ada rencana kenaikan dari The Fed Rate (suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat)," katanya.

Berita Menarik: Lima Catatan FITRA pada RAPBNP 2016

Dalam RAPBNP  2016, pemerintah mematok asumsi inflasi sebesar 4 persen, turun dari sebelumnya sebesar 4,7 persen. Asumsi nilai tukar rupiah juga menjadi Rp 13.500. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di level 5,3 persen, sama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

22 jam lalu

BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

BRI pada 2023 ini mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 207 triliun. BRI komitmen untuk menyalurkannya sepanjang tahun ini.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

1 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

1 hari lalu

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Kemenkeu menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.


Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

1 hari lalu

Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati berharap pemerintah tidak menganggap utang pemerintah dalam taraf aman.


Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

2 hari lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

2 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

3 hari lalu

Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN telah membantu anak muda Indonesia mengejar pendidikan dan meraih cita-cita.


Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

4 hari lalu

Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

Sejak 2022, Menkeu Sri Mulyani Indrawati getol bicara soal inflasi di Indonesia. menurutnya, fenomena ini berpeluang terjadi akibat resesi global 2023


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

5 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

6 hari lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?