Terkait Tax Amnesty, DPR Minta 2 Versi RAPBNP 2016

Reporter

Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah menyajikan dua Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016. Dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah seharusnya memisahkan RAPBNP dengan asumsi tax amnesty dan tanpa asumsi pengampunan pajak.

"Mestinya dari sisi penyajian dipisahkan. Undang-Undangnya kan belum sah. Mestinya dibuat postur APBNP yang memasukkan hasil tax amnesty dan yang tidak memasukkan hasil tax amnesty agar  kelihatan dan bisa dicari solusinya seperti apa," kata Supit seusai rapat anggaran dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Baca Juga: BI Menilai Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5-5,2 Persen

Supit berujar, RAPBNP 2016 banyak memiliki kelemahan. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam rancangan itu terlalu optimistis. "Inflasi, saya kira, walaupun pengendalian inflasi belum kelihatan, realisasinya cenderung menurun. Jadi bisa di situ, karena realisasi menurun," tuturnya.

Selain itu, menurut Supit, asumsi nilai tukar rupiah di angka Rp 13.500 juga masih sangat optimistis. "Mungkin di Rp 13.600 lebih soft. Pergerakan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini  mengalami pelemahan. Itu saja belum ada rencana kenaikan dari The Fed Rate (suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat)," katanya.

Berita Menarik: Lima Catatan FITRA pada RAPBNP 2016

Dalam RAPBNP  2016, pemerintah mematok asumsi inflasi sebesar 4 persen, turun dari sebelumnya sebesar 4,7 persen. Asumsi nilai tukar rupiah juga menjadi Rp 13.500. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di level 5,3 persen, sama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

1 hari lalu

Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

Pemerintah akan menetapkan anggaran untuk KUR sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2023 atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 373 triliun.


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

1 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

2 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

3 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

3 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

3 hari lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

3 hari lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

3 hari lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

3 hari lalu

Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa 200-an investor Malaysia telah menyatakan minatnya menanamkan investasi di IKN.