Bahas RUU Tax Amnesty, Pimpinan DPR Temui Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berpidato dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jakarta, 10 Maret 2016. PLB ini berlokasi di kawasan Industri Cipta Krida Bahari. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi berpidato dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jakarta, 10 Maret 2016. PLB ini berlokasi di kawasan Industri Cipta Krida Bahari. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pagi ini, Jumat, 15 April 2016, mendatangi Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang hadir ialah Ketua DPR RI Ade Komaruddin, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Taufik Kurniawan, dan Ketua Komisi Keuangan Ahmadi Noor Supit.

    Ada juga Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha, dan Ketua Badan Legislatif Supratman Andi. Namun dalam rombongan tak tampak sosok Fahri Hamzah yang diberhentikan sebagai anggota dan Wakil Ketua DPR oleh Partai Keadilan Sejahtera.

    Adapun menteri Kabinet Kerja yang mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Juga ada Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

    Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, menyatakan pertemuan antara pimpinan parlemen dan Presiden tersebut untuk membahas soal Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Sejauh ini terjadi perbedaan pandangan di antara pimpinan parlemen ihwal RUU Tax Amnesty.

    Ade Komaruddin memberi sinyal positif mengenai pembahasan RUU yang sudah masuk di Badan Musyawarah itu. Sedangkan Fadli Zon memilih bersikap hati-hati dalam pembahasan RUU tersebut. Pemerintah sendiri berharap tax amnesty bisa rampung dibahas tahun ini karena instrumen tersebut diharapkan bisa menambah kas negara secara signifikan.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.