TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah (pemda).
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan Upaya tersebut dilakukan agar BLK mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar kerja dan industri.
Beberapa aspek yang dibenahi dalam revilatisasi BLK ini meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan, serta manajemen pengelolaan BLK.
“Kami targetkan merevitalisasi 70 Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2016 ini agar kualitas pekerja Indonesia semakin baik sehingga mempercepat pengurangan pengangguran dan meningkatkan daya saing pekerja,” katanya Jakarta, Selasa (29 Maret 2016)
Berdasarkan data Kemnaker jumlah BLK ada totalnya 279. Sebanyak 17 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki pemda Provinsi, Kab/kota.
Dari 263 BLK Pemda yang kondisi baik sebanyak 55. Sedangkan BLK dengan kondisi Sedang sebanyak 120 BLK dan sisanya kondisinya buruk.
"Buruknya antara lain disebabkan kurangnya tenaga instruktur dimana saat ini baru hanya 3.300 orang tenaga instruktur. Idealnya 27.000 tenaga instruktur. Jadi kita masih kurang banyak," ucapnya.
Khairul mengatakan, yang dilatih dan dididik di BLK selain tenaga kerja formal juga calon wirausaha.
"Memang didik dan latih seseorang menjadi wirausaha jauh lebih sulit dibanding dilatih dan dididik jadi tenaga kerja formal yang terampil," kata dia.
Jenis pelatihan yang diminati antara lain pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan serta lainnya.
“Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi di BLK diharapkan pasar kerja baik di pasar kerja lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat terus berkembang dan siap memenangkan persaingan di era MEA," tuturnya.
